Presiden Wajibkan Lakukan Vaksinasi kepada Penerima BLT DD, Kepala DPMD Sumenep: Tidak Bisa Serta-merta

Moh. Ramli, Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, saat diwawancarai beberapa waktu lalu. (Istimewa).

Sumenep – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memberikan instruksi pemanfaatan anggaran Dana Desa (DD) harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan, terlebih pada sektor pembangunan.

Namun, berhubung sejak Tahun 2020 Indonesia terdampak Covid-19, maka sebagian anggaran tersebut dialihkan sebagai penanganan dampak Covid-19, yang dalam hal ini dibentuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Guna menangani sebaran Covid-19, pemerintah juga telah melakukan vaksinasi di berbagai kalangan, dari bawah hingga atas. Bahkan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), juga ditekankan bahwa penerima BLT DD merupakan sasaran vaksinasi Covid-19 yang diprioritaskan.

Berbanding arah dengan Inpres di atas, penerima BLT DD di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, ternyata belum diwajibkan untuk melakukan vaksinasi.

Menyikapi hal tersebut, awak media madurapers.com mengkonfirmasi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, untuk memberikan keterangan. Terkait itu, Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli, mengaku bahwa dirinya masih belum menindaklanjuti Inpres tentang anggaran DD ini, secara khusus dalam bentuk kebijakan.

BACA JUGA:  Genap Dua Tahun, Hari Jadi Sumenep Gagal Dirayakan

“Tidak bisa serta-merta mewajibkan penerima BLT DD harus divaksin. Sebab ketika tidak memenuhi syarat dan ketentuan secara teknis, ditakutkan menimbulkan adanya pro-kontra,” ungkapnya, Kamis (22/07/2021).

Adapun syarat bagi penerima BLT DD di Kabupaten Sumenep, adalah masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, dan tentunya tidak membutuhkan bukti vaksinasi sebagai persyaratan.

“Syarat utama penerima BLT DD adalah masyarakat miskin dan terdampak Covid-19,” tambahnya.

Sekalipun vaksinasi untuk penerima BLT DD belum diwajibkan secara resmi dalam bentuk kebijakan, namun dirinya tetap mengimbau masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19.

“Intinya kita hanya bisa mengimbau masyarakat agar mengikuti program vaksinasi Covid-19 di desa masing-masing, untuk mencegah penyebaran virus Corona,” jelas Ramli.

Melalui BLT DD, masyarakat di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Sumenep, akan mendapatkan uang tunai sejumlah Rp 300 ribu per Kartu Keluarga (KK). Bantuan yang sampai bulan ini masih terus berlangsung itu, akan berakhir pada Desember 2021.

Melihat batas akhir penyaluran BLT DD yang semakin dekat ini, maka pihak DPMD Kabupaten Sumenep, mengimbau Pemerintah Desa (Pemdes) untuk mempercepat pencairan, sesuai dengan jadwal yang mengacu pada Inpres baru.

BACA JUGA:  Disdik Miliki 3 Terobosan Baru Pendidikan di Sumenep,Terlebih di Kepulauan

“Jika pencairan pada bulan kemarin mengalami penundaan, saat ini bisa dilakukan rapel atau pencairan sekaligus, berdasarkan jadwal pencairan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan