Proyek Pembangunan Pasar Anom Mendapat Kritik dari Pakar Hukum, Begini Tanggapan Pemenang Lelang

foto busri
R.B Arifin Abdurrahman, pakar hukum aktivis anti korupsi. (Istimewa)

Sumenep – Proses lelang proyek pembangunan Pasar Anom Blok Sayur Tahap I di Kabupaten Sumenep, Madura,  hingga saat ini masih terus menuai kontroversi yang berkepanjangan.

Adanya dugaan pengkondisian pada proyek tersebut, kini mendapat kritik pedas dari salah seorang pakar hukum. R.B Arifin Abdurrahman, yang juga dikenal sebagai aktivis anti korupsi menyatakan bahwa persoalan ini disebabkan oleh adanya penambahan sejumlah persyaratan lelang dalam Lembar Dokumen Pemilihan (LDP).

“Kami nilai tidak substansial, sehingga dalam proses lelang tersebut bisa berakibat dua persoalan hukum. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sengaja melakukan penambahan dan perubahan persyaratan yang tidak substansial,” ungkapnya pada media ini, Senin (20/09/2021). 

Kelompok Kerja (Pokja) CV. Bayu Jaya Abadi yang berhasil memenangkan penawaran senilai Rp. 2.735.577.957,20, menurut Arifin merupakan sebuah kesalahan akibat kebijakan yang tidak substansial. 

Pasalnya Pokja ini memenangkan penawaran dengan harga yang turun 2,4 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bahkan posisinya berada di urutan terakhir alias urutan kelima.

“Padahal dalam Permen PU 12 Tahun 2021 lampiran III tentang Metode Tender Satu File, Sistem Harga Terendah, dalam melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran  pada nomor 29.11. huruf e nomor menyatakan, bahwa Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial karena itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Eksplorasi konten lain dari Madurapers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca