Jakarta – Delapan elit partai politik (partai) parlemen bertemu membahas sikap penolakan wacana sistem pemilu coblos partai (proporsional tertutup). Pertemuan digelar di hotel kawasan Jakarta Selatan, pada Minggu siang ini (8/1/2023).
Pertemuan ini dihadiri Ketua Umum maupun perwakilan masing-masing partai. Partai itu diantaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.
Ahmad Ali, Waketum Partai NasDem, sebelum pertemuan menjelaskan bahwa pertemuan delapan partai ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait dengan sikap delapan partai yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
“Salah satu yang ingin dibicarakan, satu soal masalahnya pernyataan Ketua KPU tentang proporsional terbuka. Itu menjadi poin yang akan kita diskusikan supaya ada pemahaman yang sama,” kata Ahmad Ali.
Sebelumnya diketahui bahwa perwakilan 8 fraksi DPR tersebut telah menandatangani pernyataan sikap pada 2 Januari 2023. Sikap 8 fraksi itu akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia agar tetap ke arah yang lebih maju.
Pertemuan elit delapan partai tersebut juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.
Sebagaimana diketahui publik, pernyataan sikap 8 fraksi DPR tersebut mengingatkan KPU agar bekerja sesuai amanat UU, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Berbeda dengan sikap 8 partai/fraksi tersebut, PDI-P sebaliknya mendorong agar sistem pemilu 2024 dengan coblos partai.
Hal terbuka peluang kembali ke sistem tersebut karena aturan sistem pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tengah diuji secara materiil di MK oleh dua kader partai politik dan empat perseorangan warga negara.
Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (Pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi (Anggota Partai Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P, menilai bahwa kembalinya sistem coblos partai sangat tepat dalam situasi demokrasi saat ini, di mana Indonesia tengah dihadapkan pada ketidakpastian secara global.
“Kita bukan hanya partai yang didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan di situlah proporsional tertutup kami dorong,” kata Hasto, Selasa (3/1/2023).
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.