Di era modern-kontemporer (terkini) politik dipersepsikan negatif/buruk oleh berbagai kalangan masyarakat. Representasinya secara klise dikaitkan dengan “perilaku aktor politik (pengurus partai, anggota legislatif, dan broker politik) yang permisif (serba boleh)”. Perilaku aktor politik tersebut digeneralisir sebagai perilaku semua aktor di dunia politik, dimana demi merebut dan mempertahankan kekuasaan etika dan aturan politik diabaikan. Fakta ini kemudian membentuk pengetahuan politik sebagian besar masyarakat bahwa “politik itu kotor”.
Perilaku politik demikian tampak mengejawantah “aliran pemikiran politik realis” (Skinner, 2002), yang mana politik main kayu “Machiavellian” menjadi arus utama pemikirannya. Aliran politik ini memperbolehkan para aktor politik melakukan kekerasan dan manipulasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan alasan demi mencapai tujuan “kebaikan masyarakat” (Machiavelli, 1991).
Namun, dalam perspektif “aliran pemikiran politik idealis” (Skinner, 2002) sejatinya politik tidaklah demikian. Mengutip pendapatnya Noam Chomsky (1997) filosof dari Massachusetts Institute Technology/MIT, politik berkaitan dengan kebijakan. Politik dan kebijakan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dimana ada kebijakan, maka di situ terdapat kekuasaan, kepentingan, dan aktor politik yang bekerja dan membentuk pertemuan harmonis dan bahkan terkadang saling bertentangan (interseksi).
Berdasarkan paparan di atas, lalu permasalahannya, jika “politik itu kotor”, maka apakah dapat dibenarkan kaum santri terjun ke dunia politik/politik praktis? Jika “kebajikan/kebijaksanaan” dan “kekuasaan/kepentingan politik” berbenturan, maka apakah rasional kaum santri memilih politik sebagai alat perjuangan kepentingan umat Islam? Pertanyaan ini krusial untuk didaras mengingat kaum santri dipercaya masyarakat sebagai muslim yang taat (shaleh), sedangkan politik dipersepsikan oleh sebagian besar masyarakat sebagai perilaku/tindakan aktor politik yang kotor.
