Skema Anggaran Program Satu Juta Guru PPPK Melalui DAU Dinilai Bebani APBD

Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, Anggota Komisi X DPR RI
Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra (Sumber: DPR RI, 2022).

Langkat – Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menilai skema anggaran Program Satu Juga Guru Pegawai Pemerintah non Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan melalui transfer daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dinilai membebani APBD, Senin (11/4/2022).

Karena itu, skema penganggaran dengan metode earmarking ini belum dapat menjadi solusi komprehensif disebabkan karena pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi yang dirasakan sanggup untuk dialokasikan APBD.

“Bahkan (alokasi) tidak sampai 50 persen dari kuota yang diberikan. Hingga batas waktu pengusulan yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), jumlah keseluruhan yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 570.589 formasi,” ujar Djohar.

Pendapat itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Langkat dalam rangka pengawasan Formasi GTK-PPPK dan Kurikulum Prototipe/Merdeka Belajar, di Langkat, Sumatera Utara, Jumat (8/4/2022).

Permasalahan lain dari program ini adalah para guru yang berasal dari Tenaga Honorer K-II yang lulus seleksi PPPK pada 2019 sebanyak 34.954 orang.

Ribuan guru tersebut hingga kini belum memperoleh SK untuk dapat menerima gaji dan tunjangan.

“Permasalahan tersebut dinilai membuat sejumlah pihak mempertanyakan Program 1 Juta Guru PPPK, salah satu yang paling krusial adalah mengenai pembiayaan gaji dan tunjangan guru oleh para kepala daerah,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

Tinggalkan Balasan

Eksplorasi konten lain dari Madurapers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca