Jakarta – Sejak 2013 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, ekonomi nasional hanya tumbuh 5,03 persen, masih jauh dari target untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8 persen dalam masa pemerintahannya. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai target ini dapat dicapai jika pemerintah mampu memperbaiki sektor-sektor strategis.
Menurut Said, pertumbuhan ekonomi harus dirancang agar seluruh rakyat merasakan manfaatnya. Ia menekankan pentingnya keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen dan memperbaiki model pertumbuhan ekonomi yang selama ini kurang berdampak bagi masyarakat bawah.
Model ekonomi yang diterapkan selama ini berasumsi bahwa insentif kepada kelompok ekonomi atas akan mendorong pertumbuhan yang lebih luas. Namun, kenyataannya, pertumbuhan lebih banyak dinikmati kelompok atas dibandingkan masyarakat menengah ke bawah.
Said juga menyebutkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat terlihat dari data rasio gini yang meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pada akhir Orde Baru, rasio gini berada di angka 0,33, kemudian naik menjadi 0,437 pada 2013 dan tetap tinggi di kisaran 0,38 hingga 0,40 dalam sepuluh tahun terakhir.
Ia menyoroti analisis Thomas Piketty yang menunjukkan bahwa ketimpangan terjadi ketika kekayaan pribadi tumbuh lebih cepat dibanding pendapatan nasional. Data Credit Suisse pada 2022 juga mencatat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dewasa memiliki kekayaan di bawah 10.000 dolar AS, sementara hanya sebagian kecil yang memiliki kekayaan di atas 1 juta dolar AS.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan sumber daya pembangunan. Menurutnya, langkah ini penting agar pertumbuhan ekonomi melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2 persen.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah efisiensi belanja negara agar anggaran dialokasikan untuk program strategis. Program-program tersebut mencakup perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, serta energi.
Said menyoroti pentingnya program gizi dan pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja sehat dan terdidik di masa depan. Ia menilai investasi ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga langkah fundamental untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang disorot dalam upaya peningkatan ekonomi inklusif. Said menyarankan agar program ini melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai pemasok makanan bergizi.
Dengan standar kualitas tertentu, UMK dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG, sehingga sektor usaha kecil dapat berkembang. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah serta memperkuat ekonomi nasional.
Di sektor hulu, MBG juga diprediksi meningkatkan permintaan bahan pangan, sehingga sinergi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan pemerintah daerah dan desa diperlukan. Jika dikelola dengan baik, program ini dapat mengurangi ketergantungan pada subsidi bantuan sosial yang kurang efektif dalam pemberdayaan ekonomi.
Selain optimalisasi APBN, pemerintah juga mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan super holding Danantara. Dengan anggaran investasi yang besar, Danantara diharapkan mampu mempercepat industrialisasi nasional.
Said optimistis jika APBN dan BUMN dikelola secara efisien, Indonesia dapat keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi 5 persen. Dengan melibatkan pelaku ekonomi dari berbagai lapisan, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan dapat terwujud.