Site icon Madurapers

Surabaya Percepat Pembangunan Infrastruktur: Kombinasi APBD dan Pendanaan Alternatif

Infrastruktur jalan di Kota Surabaya, Jawa Timur

Infrastruktur jalan di Kota Surabaya, Jawa Timur (Sumber Foto: Pemkot Surabaya, 2025).

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memulai langkah besar di awal 2025 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, guna mewujudkan kota ini sebagai superhub megapolitan. Langkah ini juga bertujuan memanfaatkan peluang dari kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Kepala Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudradjad, percepatan pembangunan ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. “Kita ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden,” ujarnya, Sabtu (18/01/2025).

Pemkot Surabaya telah mengalokasikan sebagian besar dari total APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun untuk belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pengurangan pengangguran, yakni sekitar Rp8,7 triliun. Sisanya, Rp2-3 triliun, akan digunakan untuk proyek infrastruktur. Namun, anggaran ini masih membutuhkan dukungan sumber pendanaan lain.

Irvan menjelaskan bahwa Pemkot tengah mengupayakan sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman daerah dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Kami menjajaki pinjaman daerah sesuai UU HKPD untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan,” katanya.

Pemkot berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun dari lembaga keuangan dengan bunga ringan. “Kami memilih opsi yang menawarkan bunga paling rendah dan persyaratan mudah,” ungkapnya.

Sejumlah proyek strategis telah direncanakan, di antaranya pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari, underpass Bundaran Dolog, dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). “Dana besar diperlukan untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik,” ujar Irvan.

Koordinasi intensif dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kemenko Perekonomian terus dilakukan untuk mendukung rencana ini. “Surabaya diharapkan menjadi contoh pola pembiayaan infrastruktur bagi kota lain,” tambahnya.

Irvan menegaskan, pengelolaan pinjaman direncanakan secara matang agar tidak membebani kepala daerah di masa depan. “Kita targetkan pengembalian selesai dalam lima tahun,” katanya optimis.

Dengan fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, percepatan pembangunan ini diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Surabaya dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Exit mobile version