Pada tanggal 4 September 1946 pemerintah (baca: pemerintah Indonesia) menghapus semua desa perdikan (vrije desa) di Indonesia. Menurut data tahun 2012, Bijblad 7847, desa perdikan mencapai 170 desa dan 13 dukuh.
Di Madura perdikan (Madura: mardikan) sebanyak 32 desa/dukuh, yang terdiri dari 19 desa dan 13 dukuh (Tauchid, 2009). Desa/dukuh tersebut antara lain: Plakaran, Mlajah, Martajasah (Bangkalan), Prajjan, Napo, Jrangoan (Sampang), Kolpajung (Pamekasan), dan Pragaan (Sumenep).
Desa perdikan menurut Schrieke (1975) posisinya dalam hukum sebagai pranata sosial (bukan fenomena hukum) yang merupakan produk sejarah. Dalam tata pemerintahan kerajaan desa perdikan adalah desa khusus yang diberikan wilayah, otonomi, dan hak istimewa oleh pemerintah kerajaan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya pada kerajaan. Pranata sosial ini di era pemerintahan kolonial Belanda dilangengkan dalam Regeling Reglemen tahun 1854 dan perubahannya Indische Staatregeling tahun 1926.
Keistimewaan hak desa tersebut di masa pemerintah kerajaan Madura menurut Kuntowijoyo (2002) berbeda dengan desa daleman dan percaton. Hak-hak istimewa tersebut seperti kebebasan mamakai payung kebesaran raja, memakai warna kebesaran yang hanya boleh dipakai raja, membuka lahan di hutan, membayar pajak, kewajiban kerja pada raja, dan pemerintahan (tidak berada di bawah adipati/kepala daerah tetapi di bawah kekuasaan raja).
Penghapusan ini ditetapkan pemerintah dalam UU No. 13 Tahun 1946. Desa perdikan yang dihapus menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1946 adalah semua desa yang dalam tata negara Belanda dinamakan “vrije desa”. Dasar pertimbangan penghapusan desa tersebut menurut Bagian Menimbang UU No. 13 UU No. 13 Tahun 1946 adalah pembentukan satu macam desa untuk menyusun masyarakat yang kokoh dalam Negara Republik Indonesia.
