Tak Kalah dengan PNS, DPR dapat Pensiunan

foto fauzi
Foto Rudi Hartono, Penasehat Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD)

Bangkalan – Total pendapatan DPR RI per bulan mencapai Rp1 miliar rupiah per bulan.  Fakta ini diungkapkan Krisdayanti anggota DPR RI Fraksi PDI-P di berbagai media, Minggu (19/9/2021).

Tak kalah dengan PNS, mantan DPR RI juga mendapatkan uang pensiunan dari negara. Pemberian pensiunan kepada mantan DPR RI ini berdasarkan atas regulasi yang ditetapkan di era rezim Orde Lama dan Orde Baru.

Menurut Rudi Hartono, Penasehat Lembaga studi Perubahan Demokrasi (LsPD), “Jumlah uang pensiunan mantan DPR ini diberikan negara berdasarkan regulasi terkini (era Orde Baru) didasarkan pada Pasal 12 ayat (1-2) UU No. 12 Tahun 1980.” Selasa (21/9/2021).

Dalam regulasi ini menyebutkan bahwa mantan pimpinan dan anggota DPR RI yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiunan.

Uang pensiunan ini menurut Pasal 17 UU No. 12 Tahun 1980 dapat diterima mantan istri/suaminya apabila pensiunan DPR RI meninggal dunia.

Apabila mantan istri/suaminya meninggal dunia menurut Pasal 19 UU No. 12 Tahun 1980 yang berhak menerima uang pensiun ini adalah anaknya. Ketentuannya, anak tersebut belum umur 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan tetap, dan belum pernah kawin.

BACA JUGA:  Menjelang Tutup Tahun, Vaksinasi di Sumenep Belum Capai Target

Setiap bulan uang pensiunan yang diterima mantan DPR atau keluarganya mencapai 60% dari gaji pokok bulanan yang diterima DPR RI.

Mengacu pada Pasal 1 PP No. 75 Tahun 2000, mantan anggota DPR RI yang merangkap menjadi Ketua DPR RI, jumlah uang pensiunannya yang diterima setiap bulan sebesar Rp3,024 juta.

Untuk mantan anggota DPR RI yang merangkap menjadi Wakil Ketua DPR RI, jumlah uang pensiunannya yang diterima setiap bulan sebesar Rp2,772 juta.

Sementara untuk mantan anggota DPR RI yang tidak merangkap menjadi Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, jumlah uang pensiunannya yang diterima setiap bulan sebesar Rp2,520 juta.

Uang pensiunan DPR RI ini menurut Rudi sapaan akrab penasehat LsPD ini  sudah diberikan oleh negara sejak awal kemerdekan negara Indonesia.

Pemberian uang pensiun mantan DPR ini di era Orde Lama berdasarkan pada UU No. 9 Tahun 1953, yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 1955 dan UU No. 10 Tahun 1971.

Jumlah uang pensiunan mantan DPR yang diterima setiap bulan menurut Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1953  paling banyak 50% dari dasar pensiunan.

BACA JUGA:  Jelang Mutasi OPD, Sekda Sumenep: 14 Peserta Akan Terpilih

Sementara menurut Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1971 jumlah uang pensiunan mantan DPR RI yang diterima setiap bulan paling banyak 60% dari dasar pensiunan.

Selain itu, sebelum pelantikan DPR RI Periode 2019-2024 Ali Mansur Sekretaris Perusahaan Taspen mengatakan bahwa mantan DPR RI  mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT). Setiap anggota DPR RI mendapatkan THT sebesar Rp11,18 juta, Senin (30/9/2019).

“Dengan demikian, mantan anggota DPR RI mendapatkan uang pensiunan dan THT dari negara, “tutur Rudi sambil tertawa lepas.

Tinggalkan Balasan