Opini  

Tanah Merah Maju, Desain Ulang Pembangunan

H. Musawwir, Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani, DPRD Kabupaten Bangkalan (Sumber foto: H. Musawwir, SH)

Otonomi desa dan konsep turunannya bagaikan “kata suci” bagi pemerintah dan masyarakat desa pasca diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi (rekognisi)”, “penetapan kewenangan dan keputusan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat lokal (subsidiaritas)”, dan “demokrasi sistem pemerintahan desa” yang seharusnya/idealnya membuat desa-desa di Kecamatan Tanah Merah berkembang maju, namun faktanya melahirkan fenomena/fakta sosial-ekonomi dan politik sebaliknya.

Faktanya terlihat pada: (1) kondisi sosial-ekonomi, dengan ukuran tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang hingga sekarang belum ada data empirik yang jelas dari pemerintah, dan (2) demokrasi/proses demokrasi yang melahirkan demokrasi simbolik, yakni demokrasi prosedural yang dipengaruhi oleh uang dan tekanan pada publik sebagai pemilih.

Kondisi ini terasa senjang dengan sarana pembangunan, potensi desa, kewenangan fiskal/keuangan dan politik, dan budaya yang dimiliki desa-desa dan kecamatan Tanah Merah. Fakta empriknya dapat dilihat pada data pemerintah daerah kabupaten Bangkalan tahun 2019.

Menurut data BPS Kabupaten Bangkalan (2020) pada tahun 2019 desa-desa dan kecamatan Tanah Merah memiliki sarana-sarana pembangunan dan potensi desa yang cukup baik. Sarana pembangunan tersebut adalah: (1) sarana energi listrik/PLN, (2) sarana mata sumber air 23 jenis sumber mata air, (3) jumlah sekolah SD-SMA dan sederajat baik negeri dan swasta sebanyak 114 sekolah. (4) sarana kesehatan sebanyak 4 unit, (5) sarana perdagangan sebanyak 918 unit, (6) sarana lembaga keuangan sebanyak 2 unit, (7) koperasi yang masih aktif sebayak 8 unit, dan (8) sarana lembaga keuangan 2 unit.

BACA JUGA:  Guratan Kritis di Hari Keadilan Sosial Sedunia

Potensi desa di Kecamatan Tanah Merah: (1) sarana telekomunikasi (menara dan operator seluler) sebanyak 103 unit, (2) kelompok olahraga, (3) transportasi umum antardesa 62 unit, (4) kondisi jalan antardesa bersapal, (5) kantor pos dan pos pembantu.

Kewenangan fiskal dan politik seperti dalam mengatur dan melaksanakan sendiri keuangan desa, membuat BUMDes, dan pemilihan kepala desa yang sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan regulasi turunannya. Budaya kolektivitas, ekspresif, dan agamis, seperti gotong royong, terbuka, dan bersifat religius.

Tinggalkan Balasan