Jakarta – ASEAN Matters bermakna kuat untuk secara bersama menyongsong pertumbuhan dari kawasan yang krusial sebagai pusat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi global.
Dalam Siaran Pers Kemenkeu RI, untuk menopangnya, Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Jalur Ekonomi mengangkat 3 (tiga) pilar strategis.
Ketiga isu itu, pertama, Rebuilding Regional Growth, Connectivity, and New Competitiveness (recovery rebuilding).
Kedua, Accelerating Inclusive Digital Economy Transformation and Participation (digital economy). Ketiga, Promoting Sustainability Economic Growth for a Resilient Future (sustainability).
Demikian mengemuka dalam High Level Seminar: ASEAN Matters, Epicentrum of Growth di Gedung Bank Indonesia, Jakarta (6/3/2023).
Seminar internasional tersebut merupakan side event dari Senior Level Committee (SLC) yang merupakan rangkaian dari sidang Keketuan ASEAN Indonesia 2023.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan 3 (tiga) area utama prioritas hasil (deliverables) dalam konteks pilar strategis tersebut.
Keiga area utama tersebut adalah: (1) penguatan kerangka bauran kebijakan, (2) akselerasi ekonomi digital, dan (3) transisi menuju keuangan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 juga membawa keberlanjutan agenda dari Presidensi G20 Indonesia.
ASEAN sebagai forum kerja sama yang telah lama berjalan diharapkan mampu menjawab isu dan tantangan ke depan melalui tiga pilar tersebut.
Lebih lanjut, dalam menghadapi tantangan multidimensi, Gubernur Perry menekankan pentingnya kerangka kebijakan ekonomi yang kuat dan kredibel, didukung dengan kerangka bauran kebijakan fiskal dan moneter yang kuat.
Oleh karena itu, diperlukan kerangka yang sistematis untuk mengatur kebijakan ekonomi makro dan reformasi struktural untuk mengatasi tantangan yang timbul dari perubahan iklim, kerawanan pangan, hilirisasi dan digitalisasi.
Terkait hal ini, Perry Warjiyo menggarisbawahi pentingnya pengembangan Local Currency Transactions (LCT) guna mendukung transaksi perdagangan lintas batas dan investasi di kawasan ASEAN.
Untuk mengakselerasi ekonomi digital, pemanfaatan digitalisasi untuk penguatan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN juga sangat penting untuk mendukung perekonomian dan mempromosikan inklusi keuangan di kawasan.
Contohnya, pengembangan Regional Payment Connectivity untuk medukung pembayaran lintas batas.
Namun, mitigasi risiko yang dapat timbul dari perkembangan digitalisasi, seperti aset kripto juga perlu harus dilakukan.
Utamanya dari penguatan regulasi dan pengawasan, pemantauan implikasi terhadap nilai tukar, keberlanjutan adopsi standar internasional dan perlindungan konsumen.
Terkait transisi ekonomi berkelanjutan, Gubernur Perry dan Wamenkeu Suahasil juga menekankan perlunya penguatan kerjasama kawasan untuk mendorong instrumen keuangan hijau sebagai prioritas utama.
Oleh karena itu, ASEAN perlu mendorong diskusi roadmap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Dengan adanya kolaborasi yang kuat antar negara ASEAN untuk terus memperkuat relevansi dan proses kerja di Jalur Ekonomi ASEAN.
Gubernur Perry dan Wamenkeu Suahasil meyakini bahwa ekonomi ASEAN akan terus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.
Sesi kedua seminar internasional menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Deputy Managing Director (DMD) Monetary Authority of Singapore Leong Sing Chiong, Deputi Gubernur Bank of Laos Vathana Dalaloy, dan Asisten Gubernur Bank of Thailand Chayawadee Chai-anant.
Dalam diskusi mengemuka pengalaman dan strategi ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian global financial market,
Salah satunya, dengan memanfaatkan policy mix (kebijakan moneter, fiskal, manajemen aliran modal, kebijakan makroprudensial dan nilai tukar). (*)