Warga Desak Pemkab Pamekasan Segera Gelar Pilkades

Terlihat saat warga perwakilah dari 74 desa gelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan (Sumber Foto : Arifin)

Pamekasan – Merasa Kecewa, ratusan masyarakat dari perwakilan 74 Desa di Kabupaten Pamekasan, Madura, melakukan Aksi Demonstrasi yang diwarnai penyegelan Pintu Gerbang Kantor Bupati, DPRD, hingga dua pintu masuk pendopo Ronggosukowati. Rabu (08/12/2021).

Dalam aksi tersebut, pendemo menuntut Bupati Pamekasan Baddrut Tamam wajib menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Pelaksanaan Pemililihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak agar segera dilaksanakan diawal tahun 2022, ditambah mereka juga menolak Plt Kades di 74 Desa agar tidak terlaksana, kemudian terakhir mereka meminta DPMD Pamekasan Agar memberikan data hasil realisasi dana Pilkades Tahun Anggaran (TA) 2021.

Massa Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pamekasan, memulai Aksi Demomstrasi dari lokasi monumen Arek Lancor menuju depan Kantor Bupati Pamekasan, sembari membacakan tuntutannya.

Selang beberapa jam setelah menyampaikan aspirasinya, Massa Aksi merasa kecewa, sebab tidak ditemui oleh Bupati Pamekasan.

Hal itu mengakibatkan massa aksi kecewa, lalu menyegelan pintu gerbang Kantor Bupati, Kantor DPRD sekaligus dua pintu jalan keluar dari Pendopo Agung Ronggosukowati yang mengakibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja tidak bisa keluar.

BACA JUGA:  Jelang Pilkades Serentak di Sumenep, Ribuan Personel Disiagakan

Saat membacakan tuntutannya, massa aksi mengaku akan tetap bertahan di depan kantor Bupati sampai ditemui dan tuntutan segera dipenuhi. Apabila tuntutan mereka tidak diindahkan, maka mereka akan melakukan aksi demonstrasi ke Kemendagri Republik Indonesia (RI).

Joni Iskandar, selaku Korlap aksi menyampaikan bahwa, pihaknya melakukan aksi tersebut karena berawal ketidakjelasan Pemkab Pamekasan dalam hal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

“Kami tegaskan jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami tak segan-segan melakukan aksi yang sama dengan gelombang masa yang lebih besar, bahkan kami akan mendatangi Menteri Dalam Negeri,” ujar Joni saat membacakan tuntutan di depan Kantor Bupati Pamekasan.

Tinggalkan Balasan