Warga Sepuluh Sebut Program PHE di Bangkalan Berubah Menjadi Program Siluman

program, PHE
Saat berlangsungnya diskusi di Aula Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan. Kamis, 16 September 2021

Bangkalan – Forum Komunikasi Pengusaha Pemuda (FKPP), Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Madura, menyebut program PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) adalah program siluman. Hal itu dinilai karena kontribusi PHE tidak jelas.

“Selama ini tidak ada sentuhan dari pihak PHE karena sosialisai pada tahun 2013 gisruh dan tidak ada follow up sampai saat ini. Ini sontoloyo,” Jelas Koordinator Forum Kominukasi Pengusaha Pemuda (FKPP) Kecamatan Sepuluh, Achmad Kholik Noor kepada awak media, Kamis (16/9/2021).

Pihaknya berjanji akan menekan pihak PHE untuk melakukam sosialisasi kepada masyarakat nelayan usai pandemi.

“Itu harus disosialisasi ke masyarakat nelayan dan tidak boleh dengan virtual karena tidak ada sesi tanya jawab terkait keinginan PHE dan nelayan sehingga keinginan Nelayan selama ini tidak terakomodir,” Tegasnya

Seharusnya pihak PHE menurunkan kountener sebagai rumpon, karena ada larangan terhadap nelayan yang memancing.

“Setidaknya itu sebagai kontribusi dari pihak perusahaan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Kholik itu menerangkan bahwa jumlah desa yang terdampak kisaran ada 4 desa, diantaranya, Maneron, Perancak, Sepuluh, dan Labihan.

“Dari 4 desa tersebut yang tersentuh sementara ini hanya Desa Labuhan. Salain itu, upaya implementasi bantuan dari Pertamina juga tidak pernah jelas, seperti, pelatihan dan lain sebagainya,” paparnya sembari menunjukan data di tangannya.

Sementara, Manager Senior Humas SKK Migas Perwakilan Cabang Nusa Indra, Zulkar Naen menyampaikan terkait dengan permintaan CSR untuk kegiatan WMO.

“Tadi sudah disampaikam bahwa dari WMO ada 12 program yang sudah dilaksanakan di tahun 2021, namun dari pihak FKPP melihat ada beberapa yang dinilai kurang tepat sasaran dan selanjutnya bisa dikordinasikan,” katanya.

BACA JUGA:  Menanggapi Percepatan Pembangunan Daerah, PC PMII Bangkalan Dorong Pelestarian Budaya Lokal

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Komis C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Suyitno menyampaikan bahwa Comporate Social Responsibility (CSR) dari PHE WMO sangat kecil manfaatnya sehingga belum dirasakan oleh masyarakat secara merata.

“Ternyata CSR ini kalau kita lihat, anggaplah di tahun 2020 ada, namun yang minoritas hanya di Kecamatn Sepuluh. Menurut kita belum tepat sasaran,” dalihnya

Pihaknya juga menyebutkan, jika mengacu terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan, di mana 65 persen CSR itu ada di wilayah terdampak secara langsung, lalu sisanya di berikan kepada wilayah yang lain.

BACA JUGA:  Diduga Korupsi, Jaka Jatim Laporkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Kejati Jatim

“Kalau kita melihat penjelasan Perda Bangkalan tujuannya jelas, kemudian salah satu contoh di tahun 2020 ada 12 kegiatan, namun ada hal yang tidak tampak seperti bantuan bak sampah dan pembinaan kepada masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya menjelaskan, berdasarkan dari data Badan Pendapatan Daerah (BAPPEDA) di Kota Dzikir dan Solawat CSR dari PHE WMO merupakan paling bessar. Namun penerapannya belum diketahui secara detail.

“Dalam penerapannya kami tidak tahu,” Pungkasnya

Tinggalkan Balasan