Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran besar untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) pada tahun anggaran 2024. Total belanja dinas ini mencapai Rp21,7 miliar, jauh melebihi pendapatan asli daerahnya yang hanya Rp1 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, Musawwir, menyoroti ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran DPRKP. “Pendapatan hanya Rp1 miliar, tapi belanja menembus Rp21 miliar, ini harus dikaji manfaat dan efisiensinya,” tegasnya, Senin (21/04/2025).
Sebagian besar anggaran DPRKP Bangkalan 2024 digunakan untuk belanja operasi dengan total mencapai Rp21,7 miliar. Belanja modalnya hanya Rp751 juta, atau sekitar 3,5 persen dari total belanja.
Musawwir menilai proporsi belanja modal yang kecil menunjukkan lemahnya orientasi pembangunan fisik. “Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan operasional, harus ada investasi jangka panjang seperti infrastruktur,” ujarnya.
Dari belanja operasi itu, belanja hibah menjadi yang terbesar yakni sebesar Rp13,5 miliar. Jumlah ini menyedot lebih dari separuh total belanja operasi DPRKP.
“Kami akan minta klarifikasi peruntukan hibah ini, karena nilainya sangat besar dan rawan tidak tepat sasaran,” tutur Musawwir dengan nada serius. Ia meminta DPRKP lebih transparan dalam penyusunan anggaran.
Belanja pegawai menempati posisi kedua dalam struktur anggaran dengan nilai Rp5,7 miliar. Ini menunjukkan dominasi belanja rutin dibanding belanja pembangunan.
Menurut Musawwir, belanja pegawai sebesar itu harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. “Kalau gaji besar, kinerja harus profesional dan output-nya nyata,” ucapnya.
Sementara itu, belanja barang dan jasa DPRKP tercatat Rp1,4 miliar. Anggaran ini perlu pengawasan ketat agar tidak digunakan untuk pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Barang dan jasa itu harus jelas manfaatnya, jangan sampai hanya habis untuk konsumtif internal,” tegas Musawwir. Ia menilai perlu audit internal berkala untuk memastikan efektivitasnya.
DPRKP juga mengalokasikan Rp280 juta untuk bantuan sosial. Nominal ini dinilai kecil jika dibandingkan dengan hibah yang lebih dari Rp13 miliar.
Musawwir yang juga anggota Banggar DPRD Bangkalan, mengingatkan agar bantuan sosial benar-benar menyentuh rakyat miskin. “Jangan sampai bantuan sosial jadi simbolik saja, harus benar-benar menyasar yang membutuhkan,” katanya.
Belanja modal DPRKP hanya difokuskan pada dua pos, yakni peralatan dan mesin serta jalan, jaringan, dan irigasi. Dari total belanja modal Rp751 juta, Rp750 juta digunakan untuk pembangunan jalan dan jaringan.
“Pembangunan jalan dan irigasi itu penting, tapi nilainya terlalu kecil jika dibanding total anggaran,” kritik Musawwir. Ia menyarankan agar proporsi belanja modal ditingkatkan.
Ia menegaskan bahwa DPRKP ke depan harus memperbaiki struktur belanja agar lebih proporsional. “Jangan hanya besar di kertas, realisasinya harus punya efek nyata untuk rakyat,” katanya.
DPRD Bangkalan akan terus memantau dan mengevaluasi anggaran belanja DPRKP Bangkalan tersebut. Tujuannya untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tepat sasaran dan transparan.