Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji, Sabtu (28/1/2023).
Dikutip dari laman DPR RI, roadmap pola pembayaran haji itu dengan proporsi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat perbandingannya ialah 70:30.
Dia merasa keberatan jika calon jemaah pada tahun 2023 menanggung beban biaya yang terlalu tinggi.
“Saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun,” kata Bukhori, Jumat (27/1/2023).
Selain mengaku keberatan jika calon jemaah tahun 2023 menanggung beban biaya yang terlalu tinggi, Bukhori meminta kenaikan dana haji dilakukan secara bertahap.
“Kami tidak setuju kenaikan biaya yang terlalu tinggi ini dibebankan pada calon haji tahun ini saja. Kenaikan semestinya dilakukan secara perlahan, dimulai dengan peningkatan setoran awal,” terang dia.
“Sementara di sisi lain, BPKH harus mampu meningkatkan nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana dari Rp5,3 juta jemaah haji kita yang senilai Rp167 triliun itu,” terangnya lebih lanjut
Sementara itu, Bukhori kembali menegaskan soal usulannya agar Bipih yang dibebankan pada calon jemaah haji tahun ini cukup berada di angka Rp50 juta.
Selain lebih rasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji ke depan, Bukhori menilai angka tersebut lebih terjangkau bagi calon jemaah dan tidak terlalu memberatkan.
“Kami mengusulkan agar jemaah cukup dibebankan sebesar Rp50 juta, sementara sisanya akan di-cover melalui dana optimalisasi,” pungkasnya.