Nasional  

Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur ketentuan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pengangkatan pegawai dengan status tersebut.

Skandal Pertamax Oplosan Rugikan Konsumen Triliunan Rupiah
Nasional  

Skandal Pertamax Oplosan Rugikan Konsumen Triliunan Rupiah

Menurut data Policy Brief: Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamax Oplosan? Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat dan Modelling Consumer Loss (Jakarta: LBH Jakarta & CELIOS, 2025), sekitar 55,3% konsumen mengalami kerusakan kendaraan akibat penggunaan Pertamax oplosan. Mesin kendaraan tidak bekerja optimal sehingga menambah biaya perawatan dan perbaikan.

DPR Pastikan Revisi UU TNI tidak Tergesa-gesa
Nasional  

DPR Pastikan Revisi UU TNI tidak Tergesa-gesa

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilakukan secara cermat. Ia menekankan bahwa pembahasan ini telah berlangsung selama beberapa bulan dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025
Nasional  

Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025

Pemerintah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024.

Diskusi Tadarus Pemikiran Islam Kupas Islam Transformatif
Nasional  

Diskusi Tadarus Pemikiran Islam Kupas Islam Transformatif

Teras Kebhinekaan bersama PIEC Universitas Paramadina menggelar diskusi Tadarus Pemikiran Islam: Menghidupkan Pemikiran Islam Transformatif, Kamis (13/03/2025). Diskusi ini membahas pemikiran Moeslim Abdurrahman dalam konteks Islam transformatif di Ruang Prof. Firmansyah, Universitas Paramadina.

Revisi UU TNI untuk Menyesuaikan dengan Perkembangan Zaman
Nasional  

Revisi UU TNI untuk Menyesuaikan dengan Perkembangan Zaman

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menyoroti sejumlah pasal krusial dalam draf Perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Salah satu perhatian utama adalah Pasal 47, yang mengatur posisi prajurit dalam jabatan sipil. Ia menilai aturan ini perlu dipertimbangkan matang dari sisi profesionalisme.

Perempuan dan Perlawanan di Indonesia Gelap
Nasional  

Perempuan dan Perlawanan di Indonesia Gelap

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan kertas posisi berjudul Perempuan Terperangkap dalam Indonesia Gelap. Dokumen ini menyoroti delapan masalah yang memperburuk kehidupan perempuan di bawah rezim oligarki saat ini.

DPR Soroti Buffer Zone Pertamina di Dekat Pemukiman
Nasional  

DPR Soroti Buffer Zone Pertamina di Dekat Pemukiman

Komisi XII DPR RI menyoroti keberadaan buffer zone Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman warga. Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa masalah ini harus menjadi perhatian serius karena berisiko terhadap keselamatan masyarakat.

error: