Info kehilangan IMB di sekitar Jakarta Timur
Perayaan Idulfitri 1445 H telah memancarkan kebahagiaan di kalangan umat Islam. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan pentingnya menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai religius pasca ramadhan
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti sebuah kejadian di Gunungkidul, Yogyakarta, di mana Jamaah Masjid Aolia menetapkan secara kontroversial 1 Syawal 1445 H pada Jumat, 5 April 2024
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Edy Wuryanto, menyatakan bahwa barang kiriman yang dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri bukanlah untuk tujuan komersial
PBNU, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, memperkirakan bahwa Idul Fitri (Hari Raya) atau 1 Syawal 1445 Hijriah akan jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Hal ini diumumkan oleh PBNU, mengutip dari NU Online, setelah melakukan perhitungan matematis dan observasi astronomi.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengkritik keras keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mencabut status Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Menurutnya, langkah ini dianggap sebagai kebablasan karena Pramuka dianggap memainkan peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengingatkan bahwa tahun ini, perayaan Hari Raya Idulfitri akan menjadi tantangan besar bagi banyak pihak terkait dengan lonjakan jumlah pemudik yang diprediksi akan signifikan. Toriq menyoroti pentingnya kewaspadaan dan langkah-langkah preventif dari semua pihak terlibat.
Jakarta – Negara yang paling mampu membuat warganya bahagia, populasi di negara itu cenderung menganggap…
Rencana Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan, atau yang biasa disebut RUU KIA, mendapatkan sorotan penting dari Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati untuk membicarakan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
