Sumenep – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP PGRI Sumenep kembali gruduk Kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jalan Dr. Cipto. Kamis (3/2/22).
Diketahui, demonstrasi kali ini merupakan ketiga kalinya yang diprakarsai PMII STKIP PGRI Sumenep. Aksi pertama di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) pada Selasa (11/1/22). Sedangkan aksi yang kedua, pada Kamis (20/1/22) di depan Kantor Bupati Sumenep.
Adapun tuntutan aktivis biru kuning ini tak lain memprotes kebijakan Bupati Sumenep soal pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep, Agus Dwi Saputra.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nur Hayat dalam orasinya menyampaikan, bahwa dirinya dan massa aksi meminta Achmad Fauzi sebagai Bupati Sumenep agar cepat merespon aspirasi mahasiswa.
Pasalnya, pengangkatan Agus Dwi Saputra sebagai Kadisdik dinilai sarat dengan kepentingan, bahkan melanggar aturan yang tertuang dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 15 tahun 2015 dan nomor 7 tahun 2017.
“Bupati Fauzi harus copot jabatan Agus sebagai Kadisdik Sumenep. Karena tidak layak sebagai pimpinan pendidikan di Kota Keris ini,” teriak Hayat di hadapan masa aksi, Kamis (3/2/22).
Mantan Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep itu juga mendesak Bupati melakukan evaluasi terhadap pengangkatan Sekretaris Disdik, Kepala Bidang (Kabid) Paud, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tubuh Disdik Sumenep sendiri.
“Bupati Sumenep segera turun tangan, agar marwah pendidikan di Kabupaten Sumenep terselamatkan,” tegas Hayat.
Tidak hanya itu saja, dirinya meminta kepada Bupati Fauzi segera tindak tegas salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumenep yang menuding demonstrasi PMII STKIP adalah bayaran.
“Bapak Subiyakto menyampaikan aksi kami adalah Unjuk Rasa (Unras) bayaran itu, segera ditindak dengan tegas,” ungkapnya.
Namun, aksi yang ketiga ini, Bupati Sumenep Achmad Fauzi enggan menemui masa aksi. Menurut dia, ini merupakan potret orang nomer satu di Sumenep yang acuh tak acuh terhadap nasib pendidikan di ujung timur Pulau Madura.
“Tagline Bismillah Melayani sangat kontradiktif dengan fakta Bupati yang sudah dua kali enggan menemui kami,” paparnya.
Tak berselang lama kemudian, masa aksi PMII STKIP ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edi Rasiyadi mewakili Bupati Sumenep.
“Bupati kita saat ini sedang tidak berada di kantornya, karena menghadiri acara partai,” kata Edi kepada masa aksi.
Edi juga menyampaikan bahwa, sejumlah tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah wewenangnya Bupati Fauzi.
“Ini wewenang Bupati,” jawab Edi dengan singkat.
Mendengar jawaban itu, sontak membakar emosi masa aksi. Korlap Hayat menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Bupati Fauzi yang lebih mementingkan acara partai dibandingkan mendengarkan aspirasi dan tuntutan mahasiswa demi kemajuan Kabupaten Sumenep.
“Padahal hari ini adalah aktif kerja. Seharusnya Bupati bekerja, tapi malah keluyuran ngurusi partai,” pungkasnya.
Kekecewaan masa aksi dilanjutkan dengan pembakaran keranda mayat yang bertuliskan “Pemkab Sumenep, Hidup/Mati” sebagai simbol kematian Pemkab Sumenep di bawah kemimpinan Bupati Fauzi dalam menuntaskan berbagai persoalan di Sumenep, khususnya pendidikan.