Sumenep – Dinilai tidak mempunyai kontribusi soal kemiskinan, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesa (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, angkat bicara atas keberadaan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh jurnalis Madurapers.com, terkait angka kemiskinan tahun 2018, jumlah orang miskin di Sumenep mencapai 218.160 atau 21,18%. Sementara, dalam kurun waktu tahun 2019-2020 mencapai mencapai 220.230 jiwa atau 22%.
Syaiful Harir, Ketua DPD KNPI Sumenep menilai kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan rakyat itu sering dilaksanakan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seolah terkesan hanya formalitas saja.
“Selebihnya tak ada dampak apa-apa. Makanya ketika Sumenep disebut miskin, publik tidak percaya. Karena Sumenep lumbung migas,” kata dia. Kamis, (11/11/2021).
Menurutnya, adanya migas yang mencapai hingga PI 10 persen itu harusnya betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Sumenep kan kaya migas, potensi sumber daya alam ini dikelola sekitar 7 kontraktor. Namun ironisnya, Sumenep miskin di lumbung migas. Tidak masuk akal jika Kabupaten Sumenep tercatat sebagai Kabupaten termiskin kedua di Jawa Timur,” jelas Mantan Ketua PC IPNU Sumenep ini.
Pihaknya sangat berharap agar daerah penghasil Dana Bagi Hasil (DBH) dan Participating Interest (PI) itu dapat membantu menekan angka kemiskinan di Sumenep.
“Karena akan sangat menggembirakan manakala digunakan untuk membangun ratusan ribu ruang kelas. Akhirnya tak ada lagi cerita miris tentang gubuk reyot yang digunakan sebagai kelas pembelajaran di seluruh pelosok desa di Sumenep,” ujarnya.
Pria yang akrab dipanggil Ayink itu, menuturkan terkait dana segar DBH dan Corporate Social Responsibility (CRS) migas, harusnya dapat dikelola dengan benar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Dimana, hal ini yang mampu mendorong ketersediaan layanan kesehatan yang maksimal bagi rakyat. Sehingga dana tersebut bisa bermanfaat untuk membangun rumah sakit, puluhan ribu Puskesmas, Posyandu, hingga pelayanan kesehatan yang lain.
“Jika itu dilakukan, rakyat miskin yang rata-rata ada di pelosok akan bahagia menikmati kemudahan akses layanan kesehatan tersebut. Selama ini, terobosan itu belum terlihat,” paparnya.
Senada dengan hal itu, Ayink juga menyoal dana yang bisa digunakan untuk pemberdayaan petani dan nelayan guna merealisasikan cita-cita kedaulatan pangan. Hasilnya, jutaan ton pupuk bisa diberikan secara cuma-cuma kepada para petani.
“Para nelayan juga akan menyambutnya dengan hangat jika perahunya dibuat dengan dana itu,” usul mantan aktivis PMII ini.
Lain halnya jika uang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur desa, puluhan ribu desa bisa menikmatinya. Warga desa tentu akan menikmati penerangan listrik.
“Dampaknya, kantong-kantong kemiskinan yang biasanya ada di pelosok-pelosok desa akan berkurang drastis. Sumenep pun akan keluar dari masalah kemiskinan. Dan sudah saatnya itu semua dilakukan. Namun, itu semua hanya ilusi jika cara-cara lama tetap digunakan,” ucapnya.
Menurutnya KNPI Sumenep akan terus mengawal tentang aspirasi para aktivis dan mahasiswa yang beberapa hari ini lantang bersuara tentang kemiskinan.
“Kami mengapresiasi aspirasi mereka. Dan sebentar lagi kami akan fasilitasi mereka dalam satu forum,” ujar warga asal Kecamatan Bluto ini.
Lain lagi jika ada Kantor Bersama KKKS di Sumenep. Selain menyoal tentang anggaran, menurut Ayink, masyarakat Sumenep perlu tahu soal informasi kemigasan, baik lifting migas, DBH, PI hingga program yang direalisasikan oleh kontraktor migas.
“Minimal sebagai pusat informasi soal kemigasan. Baik soal lifting, DBH hingga realisasi PI sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar. Jangan salahkan para aktivis jika punya penilaian minor tentang migas, karena akses informasi kemigasan terbatas,” tuding Ayink.
Dia meminta, agar kantor bersama KKKS di Sumenep itu benar-benar ada. Sehingga realisasi program yang dilaksanakan KKKS dapat dimonitor oleh semua pihak.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SKK Migas Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa), Nurwahidi menyampaikan, jika kantor bersama KKKS di Sumenep dalam tahap persiapan. Menurutnya, pengelolaannya telah diserahkan ke salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Sekarang kantornya sedang disiapkan BUMD, mudah-mudahan pertengahan November selesai,” ungkapnya saat dikonfirmasi sejumlah media melalui via WhatsAppnya.
Ditanya soal kantor KKKS sebagai pusat informasi soal kemigasan, pria yang lahir di Sumenep ini malah membalas dengan emoji jempol.
Saat jurnalis media ini menanyakan soal transparansi lifting, DBH maupun PI, Nurwahidi tak merespons apapun.
Penulis: Fauzi
Editor: Ady