Jakarta – Pelbagai kalangan berharap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) membongkar dugaan korupsi praktek pencucian uang sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Jumat (31/3/2023).
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Benny K. Harman juga mengharapkan demikian. Ia mendukung KPK RI 1 juta persen membongkar dugaan korupsi uang Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu RI.
“Kita dukung KPK sejuta% bongkar dugaan korupsi di lingkungan Kemenkeu. Total Rp349 T. Jangan berhenti di Rafael. Kita juga dukung KPK bongkar tuntas dugaan korupsi Bansos DKI.Agar tidak begitu saja menguap.Pak Mahfud juga pasti mendukung KPK,” tweet Benny K. Harman, Jumat (31/3/2023).
Masalah tindak pidana pencucian uang Rp349 triliun di Kemenkeu RI ini, menurut Politisi Partai Demokrat ini, belum jelas. Ada perbedaan narasi dan tafsir terhadap data Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Mahfud MD.
“Soal tindak pidana pencucian uang Rp349 T di Kemenkeu itu masih tak jelas. Ada perbedaan narasi dan tafsir atas data dari Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD,” potongan tweet Benny di akun Twitternya.
Dia menjelaskan, perbedaan data itu terjadi mengutip pendapatan Mahfud MD., karena Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati dikibuli oleh anak buahnya di Kemenkeu RI.
“Siapa yg tebar hoaks sebenarnya? Kata Mahfud di Kmsi 3, Menkeu dikibuli anak buahnya. Mau tau yg sebenarnya? Dukung…” potongan tweet Benny di akun Twitternya.
Sementara itu, mengutip CNN Indonesia, sebelumnya KPK RI tidak mengetahui persoalan aliran dana ratusan triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu RI, yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI Pahala Nainggolan mengatakan (9/3/2023), bahwa data mengenai (tentang/terkait, red.) aliran dana ratusan triliun di kementerian tersebut belum diperoleh pihak KPK RI (pada awal bulan ini 2023, red.).
Menurut mantan Komisioner KPK RI M. Jasin, mengutip dari Kompas, temuan transaksi mencurigakan ratusan triliun tersebut memperlihatkan belum terlihat perubahan mendasar dari sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu RI.
Pada 2008 silam, tutur Jasin, KPK RI sudah pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, yang menjadi salah satu bagian dari Kemenkeu, dan berhasil menemukan praktik suap dari importir terhadap petugas.
Ternyata 15 tahun berselang, ungkap Jasin, Kemenkeu RI masih belum melakukan pembenahan mendasar hingga akhirnya terungkap temuan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp349 triliun.
Fakta ini menurut Jasin menunjukkan, bahwa pencegahan korupsi di Kemenkeu RI tidak mendasar, sehingga praktek korupsi di lingkungan ini kumat-kumatan. Sekarang kumat-nya lebih dahsyat lagi, kalau sampai ratusan triliun itu, dan mengalir ke mana-mana.