Sumenep – Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (GPMD) Kabupaten Sumenep kritik pedas soal anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (22/03/2022).
Direktur GPMD Sumenep, Fathol Bari mengatakan, bahwa anggaran Pokir DPRD Sumenep saat ini masih terlalu tinggi. Sehingga pihaknya mengusulkan agar anggaran Pokir anggota DPRD Sumenep dipangkas.
“Saya tidak mengatakan Pokir dewan itu tidak penting. Tapi melihat situasi keuangan Sumenep saat ini yang sangat memperihatinkan,” kata Fathol kepada jurnalis madurapers.com, Selasa (22/3/22).
Ia menyebutkan, Pendapat Asli Daerah (PAD) Sumenep turun drastis akibat pandemi Covid-19 yang melanda kabupaten yang bersimbol kuda terbang.
Bahkan, dirinya menginginkan dana Pokir anggota DPRD Sumenep dihilangkan alias tidak ada dana Pokir.
“Pilihannya pangkas anggaran atau hapus saja anggaran Pokir itu. Saya yakin ini menjadi solusi,” katanya menegaskan.
Tak hanya dana Pokir, lanjut Fathol, juga menyarankan agar anggaran perjalanan dinas dilakukan penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Minimal sampai semuanya kembali normal, bahkan meningkat,” kata Fathol mengenaskan.
Dirinya mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Sumenep dari beberapa tahun terakhir semakin turun. Pasalnya, keuangan yang dimiliki semakin defisit.
“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, maka sudah saatnya semua Pokir di Jatim turunkan,” tagasnya.
Dikonfirmasi terpisah, menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Sumenep Sumenep, Fajar Rahman tidak berkomentar lebih banyak terkait adanya desakan GPMD Sumenep.
Menurutnya, Pokir adalah program yang diusulkan oleh anggota DPRD berdasarkan hasil reses.
“Program Pokir diberikan kepada kepada Bappeda, dan oleh Bappeda didistribusikan ke OPD yang ada,” kata Fajar kepada media ini, Senin (21/3/22) kemaren.
Ditanya soal anggaran Pokir anggota DPRD Sumenep, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sumenep itu berdalih tidak tahu menahu.
“Itu urusan anggota dengan Bapak Bupati. Kami di Sekretariat tidak banyak tahu soal Pokir anggota dewan,” kelitnya
Dirinya menambahkan bahwa anggaran Pokir tidak masuk di Sekretariat DPRD Sumenep.
“Kalau dana Pokir kami tidak tahu. Yang masu di kami itu hanya perjalanan dinas, sidang paripurna. Itu saja,” tandasnya.
Sebatas informasi tambahan, tidak hanya organisasi GPMD yang mengkritisi dana Pokir anggota DPRD Sumenep. Sejumlah organisasi dan kepemudaan di ujung timur Pulau Madura angkat bicara soal Pokir tersebut.