Sumenep – Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (GPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kritik pedas soal anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Selasa, 22 Maret 2022.
Direktur GPMD Sumenep, Fathol Bari mengatakan, bahwa anggaran Pokir DPRD Sumenep saat ini masih terlalu tinggi. Sehingga pihaknya mengusulkan agar anggaran Pokir anggota DPRD Sumenep dipangkas.
“Saya tidak mengatakan Pokir dewan itu tidak penting. Tapi melihat situasi keuangan Sumenep saat ini yang sangat memperihatinkan,” kata Fathol kepada jurnalis madurapers.com, Selasa (22/3/22).
Ia menyebutkan, Pendapat Asli Daerah (PAD) Sumenep turun drastis akibat pandemi Covid-19 yang melanda kabupaten yang bersimbol kuda terbang.
Bahkan, dirinya menginginkan dana Pokir anggota DPRD Sumenep dihilangkan alias tidak ada dana Pokir.
“Pilihannya pangkas anggaran atau hapus saja anggaran Pokir itu. Saya yakin ini menjadi solusi,” katanya menegaskan.
Tak hanya dana Pokir, lanjut Fathol, juga menyarankan agar anggaran perjalanan dinas dilakukan penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Minimal sampai semuanya kembali normal, bahkan meningkat,” kata Fathol mengenaskan.
Dirinya mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Sumenep dari beberapa tahun terakhir semakin turun. Pasalnya, keuangan yang dimiliki semakin defisit.
“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, maka sudah saatnya semua Pokir di Jatim turunkan,” tagasnya.
