Jakarta – Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam mendukung industri kendaraan listrik. Peraturan ini mengatur pemberian insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah.
PMK ini berfokus pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan bus listrik tertentu. Selain itu, kendaraan roda empat emisi karbon rendah juga masuk dalam cakupan insentif pajak ini.
Landasan hukum pemberlakuan PMK ini berasal dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta Peraturan Pemerintah terkait insentif kendaraan listrik. Pemerintah menggunakan dasar hukum ini untuk memperkuat regulasi fiskal yang mendukung transisi energi bersih.
Pemerintah menetapkan kebijakan ini untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, insentif ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif dalam negeri yang berorientasi pada energi ramah lingkungan.
PMK Nomor 12 Tahun 2025 resmi diberlakukan pada awal tahun anggaran 2025. Keputusan ini menandai komitmen pemerintah dalam memberikan insentif fiskal guna mendorong peralihan ke kendaraan rendah emisi.
Melalui kebijakan ini, produsen kendaraan listrik mendapatkan keringanan pajak yang dapat menekan harga jual kendaraan listrik. Konsumen pun diharapkan lebih tertarik untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini memiliki dampak ekonomi yang luas. Dengan meningkatnya produksi dan penjualan kendaraan listrik, industri komponen otomotif juga akan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.
Selain manfaat ekonomi, pemerintah juga menargetkan pengurangan emisi karbon melalui kebijakan ini. Kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan diharapkan dapat menurunkan tingkat polusi udara di kota-kota besar.
Ketentuan dalam PMK ini mencakup syarat teknis kendaraan yang berhak mendapatkan insentif pajak. Hanya kendaraan listrik tertentu dengan spesifikasi tertentu yang memenuhi syarat untuk memperoleh keringanan pajak.
Produsen kendaraan listrik diwajibkan untuk melaporkan jumlah unit kendaraan yang menerima insentif pajak ini. Laporan tersebut digunakan pemerintah untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik.
Selain produsen, konsumen juga dapat mengajukan klaim insentif pajak jika membeli kendaraan listrik sesuai dengan ketentuan dalam PMK ini. Mekanisme pengajuan klaim diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana yang menyertai PMK ini.
Pemerintah juga berencana untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas PMK ini. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa insentif pajak ini benar-benar mendorong peningkatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
Pemberian insentif pajak ini sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. Dengan adanya kebijakan ini, kendaraan listrik diharapkan dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat luas.
Dukungan terhadap kendaraan listrik tidak hanya sebatas insentif pajak. Pemerintah juga mendorong pengembangan infrastruktur pengisian daya listrik guna memastikan kenyamanan pengguna kendaraan listrik di seluruh Indonesia.
Secara keseluruhan, PMK Nomor 12 Tahun 2025 menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi bersih. Dengan insentif pajak yang diberikan, industri otomotif dan masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk beralih ke kendaraan listrik.