Jakarta – Investasi pendidikan sebaiknya lebih fokus membangun sistem pembelajaran fleksibel yang memberdayakan potensi para pelajar, Selasa (31/1/2023).
Ini krusial ketika teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan layanan pendidikan. Hal ini menjadi perhatian Komisi X DPR RI, lantaran investasi pendidikan saat ini dinilai lebih banyak dihabiskan untuk membiayai pembangunan fisik.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan para perwakilan Yayasan/Perusahaan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2022).
Berdasarkan informasi yang ia terima, 70 persen lulusan sarjana tidak sanggup beradaptasi dengan dunia industri.
“Kami bertanya kepada Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) sebagai pengelola dunia usaha, mereka menyampaikan lulusan sarjana hampir lebih dari 70 persennya, tidak sanggup menerima tugas yang diberikan oleh dunia usaha dan dunia industri,” ungkap Dede, sapaan akrabnya.
“Jangan sampai AI (Artificial Intelligence) mengambil alih dunia pendidikan kita,” ungkap Dede lebih lanjut.
Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu ingin dunia pendidikan di Indonesia bisa mengejar ketertinggalan perubahan teknologi yang semakin dinamis.
Oleh karena itu, ke depannya, keberadaan prodi-prodi di perguruan tinggi Indonesia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri.
“Jangan sampai kita membuka prodi atau apapun, ending-nya siswa hanya mendapatkan gelar sarjana saja tapi tidak bisa bekerja.
Sehingga, sebenarnya investasi terbesar itu bukan habis pada fisik bangunannya kecuali vokasi karena membutuhkan laboratorium praktik,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu.