Jakarta – Prabowo Subianto (Prabowo) mengkritik pemaparan Anies Baswedan (Anies)—Capres (Calon Presiden) Nomor Urut 1 (Satu) dalam Pilpres 2024—tentang demokrasi di Indonesia. Kritik itu ia lontarkan dalam Debat Pertama (Capres 2024) yang diselenggarakan KPU RI di Kantor KPU RI pada Pukul 19.00 WIB, Selasa, 12 Desember 2023, Rabu (13/12/2023).
Prabowo Capres Nomor Urut 2 (Dua) dalam Pilpres 2024 ini melontarkan kritik terhadap pemaparan Anies tentang penguatan demokrasi di Indonesia, yang menurutnya, agak berlebihan. Kalau demokrasi tidak berjalan dan Jokowi diktator, kata Prabowo, tidak mungkin Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak (Gerindra, red.). Kalau demokrasi kita (Indonesia era Jokowi, red.) tidak berjalan tidak mungkin anda (Anies, red.) menjadi gubernur (Gubernur DKI Jakarta, red.). Kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin menjadi gubernur,” papar Prabowo.
Pada Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017 Prabowo sebagai oposisi Pemerintah Jokowi mendukung Anies-Sandi. “Saya waktu itu oposisi mas Anies. Anda (Anies, red.) ke rumah saya. Kita oposisi, anda terpilih (di Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017, red.),” ungkap Prabowo dalam Debat Pertama Capres 2024, pada Selasa (12/12/2023).
Menjawab kritik Prabowo, Anies menyampaikan bahwa dalam proses demokrasi ada pemerintah dan oposisi. Keduanya, sama-sama penting dan terhormat. Adanya oposisi membuat proses pengambilan keputusan (di pemerintahan, red.) ada pandangan dan perspektif berbeda, yang membuat masyarakat bisa menilai.
“… proses demokrasi di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama-sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi maka selalu ada pandangan, perspektif berbeda, yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat,” papar Anies.
Jadi, menurutnya, oposisi itu penting dan terhormat. Tapi sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada jadi oposisi, seperti Prabowo. Lalu apa yang terjadi, tanya Anies? Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa tidak berada di kekuasaan membuatnya tidak bisa berbisnis dan berusaha.
“Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada jadi oposisi, oke. Seperti yang disampaikan pak Prabowo, pak Prabowo tidak tahan untuk berada jadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri yang menyampaikan, bahwa tidak berada di kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis dan tidak bisa berusaha,” ungkap Anies.
Karena itu ia (Prabowo, red.) harus berusaha berada dalam kekuasaan. Padahal kekuasaan, kata Anies, adalah lebih dari soal bisnis dan uang. Kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.
“Karena itu (Prabowo, red.) harus berusaha dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” pungkasnya, Selasa (12/12/2023).
Argumentasi Anies, tentang demokrasi Indonesia tampak empirik (faktual, sesuai kenyataan, red.), sesuai dengan data Economist Intelegence Unit (EIU) tahun 2022 dan Freedom House (FH) tahun 2023. Menurut data EIU Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 sebesar 6,71 poin, masuk kategori demokrasi cacat (flawed democracy). Sedangkan menurut data Freedom House Indeks Kebebasan (demokrasi, red.) Indonesia tahun 2023 sebesar 47 poin, masuk kategori bebas setengah (partly free).
Terlepas dari itu semua, adu gagasan antarcapres dalam Debat Pertama (Capres 2024) tersebut membalikkan prediksi banyak kalangan, yang memperkirakan akan berjalan normatif. Ternyata sebaliknya debat yang disiarkan langsung oleh TVRI dan RRI berlangsung menarik. Kritik dan menjawab kritik antarcapres terjadi pada semua tema Debat Pertama Capres 2024. Tema itu meliputi: hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.