Surat Arahan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang intinya melarang kegiatan buka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan ASN banyak dikritik pelbagai kalangan
Ekonomi digital menjadi salah satu dari tiga isu prioritas yang diusung Indonesia dalam ASEAN 2023, Jumat (10/3/2023)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah memberikan penjelasan tentang status pembuat Mobil Esemka
Komisi VIII DPR RI meminta kepada pemerintah untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp69 juta
Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) meminta pemerintah audit total terhadap PT GNI
Berbagai kalangan mendesak pemerintah agar mempercepat revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Sabtu (14/1/2023).
Mulyanto, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah agar fokus pada revisi Perpres Distribusi BBM tersebut.
Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menanggapi penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh pemerintah baru-baru ini, Kamis (12/1/2023).
Ia menilai bahwa sebuah Perppu hanya bisa diterbitkan dalam kondisi darurat. Menurutnya, kondisi yang dikatakan ‘darurat’ merupakan hal yang subjektif di pandangan pemerintah.
Penanganan bencana menjadi salah satu tugas dari pemerintahan daerah, Selasa (10/1/2023).
Menurut Wahyudi salah satu konsultan ahli di PT Tri Dharma Cendekia penanganan bencana oleh pemerintah sudah diatur dalam regulasi.
Pada tahun 2013 sampai Juni 2014, nelayan di wilayah ini mengalami kejadian kecelakaan laut sebanyak 29 kasus dengan korban 39 nelayan hilang dan meninggal dunia. Korban ySumang terjadi bukan hanya kehilangan dan menigggal dunia tapi, ada juga yang mengalami luka-luka dan sakit parah.
Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng per 28 April 2022 menuai pro dan kontra
