Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, Bank Indonesia mepalorkan, terus menunjukkan tren pertumbuhan moderat namun tetap terkendali. Pada April 2025, posisinya mencapai 431,5 miliar dolar AS, tumbuh 8,2 persen secara tahunan.
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh signifikan pada triwulan I 2025. Total ULN mencapai 430,4 miliar dolar AS atau naik 6,4 persen secara tahunan.
Puluhan warga Desa Bulukagung dan Desa Bulung, melakukan perbaikan jalan Kabupaten yang menghubungkan Klampis menuju Geger. Warga menunjukkan semangat kebersamaan dengan bergotong royong memperbaiki jalan yang telah mengalami kerusakan bertahun-tahun tidak mendapatkan sentuhan pemerintah.
Pemerintah resmi menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kebijakan ini akan berlaku secara bertahap mulai 2025 dan sepenuhnya diterapkan pada 30 Juni 2025.
Pemerintah Indonesia meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini bertujuan mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Pemerintah resmi mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025. Ketentuan ini menetapkan hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan penerima tunjangan lainnya.
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 mencapai 427,5 miliar dolar AS. Angka ini tumbuh 5,1% secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan Desember 2024 yang tumbuh 4,2% (yoy).
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Pemerintah menyiapkan strategi khusus untuk mengendalikan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025, Jumat (21/02/2025)
Efisiensi anggaran pendidikan, menurut Satria Naufal Putra Ansar, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), yang dikutip dari detikedu, berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemangkasan ini juga bertentangan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri. Keputusan ini diumumkan setelah rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Februari 2025.
Jakarta – Pemerintah mewajibkan eksportir sektor sumber daya alam (SDA) menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE…
Pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara pada 22 Januari 2025. Pemerintah menetapkan kebijakan ini melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja sebagai upaya menjaga keseimbangan anggaran negara. Pemangkasan ini ditargetkan menghemat kas negara hingga Rp306,6 triliun.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Dalam Diskusi Pakar tentang Formulasi Strategi Ideologi Kesehatan Indonesia, kutip dari KemenPPPA, ia menyatakan bahwa kebijakan kesehatan harus berlandaskan prinsip Pancasila, terutama sila ke-5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 bisa mencapai 8 persen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hal ini dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia
Bank Indonesia menilai posisi cadangan devisa saat ini berperan dalam menjaga ketahanan sektor eksternal serta stabilitas ekonomi, yakni: makroekonomi dan sistem keuangan nasional.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti dugaan manipulasi sertifikat lahan di Pagar Laut, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan meminta aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para pelaku.
