Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.
Namun, Hidayat Nur Wahid (HNW) anggota Komisi VIII DPR, mengingatkan perhatian juga diberikan kepada siswa/santri pesantren dan madrasah, sehingga mereka juga mendapatkan manfaat program ini sejak tahap awal pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan pemerataan manfaat program strategis ini.
“Dapat dipahami bahwa program Makan Bergizi Gratis diimplementasikan bertahap hingga 2029, di mana pada 2025 baru akan menjangkau 19 juta jiwa. Namun, sejak launching tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan dan santri di pesantren sudah dimasukkan dalam program bagus tersebut, sehingga MBG menjadi program yang berkeadilan baik bagi siswa di sekolah umum maupun sekolah keagamaan,” tutur Hidayat, dikutip dari Parlementaria, Senin (6/1/2025).
Program MBG yang diimplementasikan secara bertahap hingga 2029 ditargetkan menjangkau 19 juta jiwa pada 2025. Dalam peluncurannya, pemerintah diminta oleh HNW, politisi PKS ini, untuk mengutamakan keadilan dengan memastikan siswa di pesantren dan madrasah tidak tertinggal.
Langkah ini dianggap keusial dan sangat penting untuk menyelaraskan manfaat program tersebut bagi semua jenis institusi pendidikan di Indonesia.
Sebelumnya, tahap uji coba MBG telah dilaksanakan di sejumlah pesantren dan madrasah, dipantau langsung oleh pejabat tinggi, seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Meski demikian, sejumlah pesantren besar di Jakarta Selatan masih melaporkan belum mendapatkan akses terhadap program ini.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pesantren di wilayah lain, khususnya luar Jawa, akan mengalami kendala serupa.
Untuk menyukseskan program ini, meminta pemerintah membangun dapur umum di madrasah dan pesantren yang memiliki ribuan siswa.
Dengan langkah ini, sumber daya internal institusi pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung implementasi program MBG.
Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan surat edaran terkait panduan pelaksanaan MBG di pesantren pada akhir tahun 2024 kemarin.
Panduan ini mengaitkan makan bergizi dengan pembentukan karakter santri, yang patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan teknis pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah.
Koordinasi intensif antarinstansi, lanjut HNW, juga dinilai krusial untuk kelancaran program ini. MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta, melalui tiga skema penyaluran.
Skema ini meliputi pembentukan dapur sendiri, pengelolaan oleh instansi pemerintah lain, atau pengelolaan oleh pihak non pemerintah atau pihak swasta.
Pemerintah diingatkan HNW untuk melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pengurus sekolah, UMKM, dan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan MBG.
Dengan pendekatan ini, program diharapkan memberikan efek ekonomi yang luas sekaligus mempersiapkan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.