Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, mengekspresikan keprihatinannya atas berbagai pelanggaran etika yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Minggu (11/2/2024).
Belakangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menemukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah atas pelanggaran etik terkait pencalonan salah satu peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Aus menggarisbawahi pentingnya menambahkan kata “etis” ke dalam asas Pemilu yang telah ada, yaitu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, red.).
“Apakah bangsa ini ingin dibuat menjadi permisif? Hal yang terang-terangan melanggar etis, tetap dipaksakan berlaga di Pemilu. Lalu bila terpilih, berarti rakyat sudah tak peduli lagi dengan persoalan etika?” Tanya Aus dalam pernyataannya yang dikutip dari Parlementaria, Sabtu (10/2/2024).
Menurut Politisi Fraksi PKS ini, jika asas etika ditegakkan, maka kehormatan bangsa akan terjaga. Tidak akan ada lagi yang berani melanggar etika dan mempertontonkannya kepada masyarakat. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas Pemilu secara keseluruhan.
“Pelanggaran etis (etika, red.) ini berpotensi menimbulkan deligimasi (merusak legitimasi) hasil Pemilu dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia terancam ambruk,” ujar Aus.
Dia juga menyoroti bahwa pelanggaran etika tidak hanya terjadi dalam kasus-kasus yang sudah diadili secara formal oleh lembaga terkait. Masyarakat juga merasa bahwa Presiden tidak memperhatikan etika dalam beberapa tindakannya, seperti melakukan kampanye sambil membagikan bantuan sosial yang diduga sebagai bentuk dukungan kepada salah satu Paslon Pilpres 2024.
“Perbuatan tersebut dianggap memalukan bangsa Indonesia di hadapan dunia. Sejumlah kalangan cerdik pandai sivitas akademia pun beramai-ramai menyatakan sikap dan mengkritik Presiden terang-terangan. Dan yang paling keras bahkan ada yang menyerukan pemakzulan atau pengunduran diri Presiden,” pungkas Aus.