Terkait itu KASN meluncurkan slogan ASN PILIH NETRAL sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Marsudi Syuhud menyebut halal bi halal merupakan wadah yang bisa dijadikan untuk membangun kemaslahatan bangsa, Jumat (19/5/2023).
Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk tetap konsisten melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota
Agung Widyantoro, Anggota Komisi II DPR RI, mewakili Fraksi Partai Golkar menyampaikan pihaknya tetap mendukung affirmative action atau tindakan afirmatif terhadap kuota perempuan 30 persen
Diah Pitaloka, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, menyesalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 10 tahun 2023. Hal ini karena PKPU tersebut merugikan keterwakilan kaum perempuan Indonesia dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanah Nasional (PAN) Kabupaten Bangkalan, kukuh (mantap, red.) mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam penetapan calon legislatif (caleg) terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024
Ketua Komite Komunikasi Digital (KKD) Jawa Timur Arief Rahman meminta kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap maraknya berita-berita hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan oleh DPR-RI menjadi UU.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak kaum zillenial tidak hanya ikut pemilu, melainkan ikut mengawasi konten-konten pemilu di media sosial
Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya membacakan Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
