Jakarta – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Dalam Diskusi Pakar tentang Formulasi Strategi Ideologi Kesehatan Indonesia, kutip dari KemenPPPA, ia menyatakan bahwa kebijakan kesehatan harus berlandaskan prinsip Pancasila, terutama sila ke-5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan kesehatan yang inklusif dan tidak diskriminatif.
Dalam refleksi kebijakan kesehatan saat ini, Wamen PPPA menyoroti bahwa sektor kesehatan menjadi bagian dari tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang mengusung program “Kesehatan untuk Semua” sebagai salah satu prioritas utama.
Selain itu, kesetaraan gender juga menjadi bagian penting dalam transformasi ketahanan sosial dan budaya. Pemerintah berkomitmen mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh arah pembangunan nasional, termasuk di bidang kesehatan, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.
Meski berbagai kebijakan telah diterapkan, Wamen PPPA menilai kesenjangan kualitas layanan kesehatan antar daerah masih menjadi tantangan utama. Banyak wilayah terpencil yang masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga medis.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memastikan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal serta program peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk menjamin standar pelayanan yang setara di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, Wamen PPPA menyoroti bahwa kesehatan mental masih sering terabaikan dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Banyak masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa, sehingga pemerintah perlu memperkuat layanan di tingkat komunitas melalui pusat konseling dan penyuluhan.
Selain kesehatan mental, ia juga menyinggung persoalan kesehatan reproduksi yang masih menjadi penyebab utama kematian perempuan usia subur di Indonesia. Data dari UNFPA menunjukkan bahwa perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi yang layak.
Dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif, Wamen PPPA menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam pengelolaan dan produksi pangan, sehingga kebijakan ketahanan pangan harus melibatkan mereka secara aktif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan standar layanan kesehatan yang berkualitas, setara, dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, pengembangan sistem pelaporan kesehatan yang memungkinkan perempuan melaporkan isu-isu kesehatan secara aman perlu menjadi prioritas.
Sementara itu, Mantan Menteri Kesehatan RI periode 2014-2019, Prof. Nila Moeloek, menyatakan bahwa kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik juga berperan besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Prof. Nila juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental, terutama bagi anak-anak. Selain itu, ia menilai bahwa rendahnya rata-rata IQ masyarakat Indonesia menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sehingga peningkatan kualitas tenaga pengajar menjadi hal yang sangat penting untuk mencetak generasi yang lebih sehat dan cerdas.