Jakarta – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Junaidy Auly, menyoroti masalah inflasi pangan yang sedang terjadi di Indonesia, Selasa (12/3/2024).
Salah satu fokus utamanya adalah harga beras, yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Junaidy menyatakan bahwa penanganan masalah ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan jangka panjang.
Menurutnya, mengutip dari Parlementaria, langkah-langkah saat ini, seperti impor dan intervensi pasar, hanya bersifat sementara. Lebih dari itu, penyelesaian yang efektif membutuhkan manajemen pengendalian inflasi yang komprehensif dari hulu sampai hilir, terutama terhadap komoditas pangan.
“Tentunya, kolaborasi dalam penyusunan kebijakan dan pelibatan aktif seluruh stakeholder dalam melaksanakan kebijakan dari level pusat hingga daerah menjadi kunci utama tercapainya efektivitas pengendalian inflasi pangan yang berkelanjutan,” jelas Junaidy.
Meskipun pemerintah mengklaim perekonomian Indonesia solid, namun tidak mampu mengatasi kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini. Hal ini menjadi ironi mengingat Indonesia adalah negara agraris yang seharusnya memiliki stabilitas harga pangan yang lebih terjamin.
Junaidy juga menyoroti data dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa meskipun kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tetap kuat, namun gejolak inflasi pada makanan bergizi tetap tinggi.
Meskipun neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dan kinerja APBN terbilang baik, namun masyarakat masih mengalami kesulitan akibat harga pangan yang terus meningkat dan ketersediaan stok yang kurang memadai.
Dalam menghadapi tantangan inflasi pangan, kata Junaidy, perlu berpikir lebih jauh ke depan. Tindakan-tindakan sementara tidak akan cukup untuk mengatasi masalah ini.
Untuk itu, Junaidy mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya dalam manajemen pengendalian inflasi dan melakukan langkah-langkah strategis yang dapat memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat.
Ini termasuk penguatan sistem distribusi pangan dari petani hingga ke konsumen akhir, serta peningkatan produktivitas pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Inflasi pangan, menurutnya, bukanlah masalah sepele. Hal ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan serius dan berkelanjutan.
Junaidy juga menegaskan perlunya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk menciptakan solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah inflasi pangan ini.