Jakarta – Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR RI, menilai, perkara kepemiluan antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berujung pada putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkesan mengulur-ulur proses tahapan pemilu, Selasa (28/3/2023).
Dilansir dari Parlementaria, sebelumnya, hal ini telah disampaikannya pada rapat Komisi II DPR RI pada 15 Maret 2023 lalu. Namun saat itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tidak hadir.
“Maaf ini, tentu ini (putusan) terkesan Bawaslu berupaya untuk mengulur-ulur. Kemarin sudah saya sampaikan pak bagja tidak hadir.
Saya marah memang. Kita-kita ini sedang disorot apakah ada upaya dari Komisi II dan kawan-kawan untuk melakukan penundaan terhadap pemilu ini,” kata Guspardi Gaus.
Dia menyampaikan hal itu saat Rapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).
Dalam forum tersebut, baik pemerintah maupun DPR RI, telah bersepakat untuk tetap melaksanakan Pemilu 2024 sesuai jadwal, yakni pada 14 Februari.
Lebih jauh Guspardi menyoroti Partai PRIMA yang kehadirannya dinilai menuai pro-kontra hingga saat ini.
Dia menilai, sengketa kepemiluan yang dihadapi Partai PRIMA begitu besar dampaknya bagi demokrasi bangsa.
“Yang jadi persoalan akibat dari hanya satu partai, yaitu namanya Prima, gendangnya sangat luar biasa gemuruh.
Dan ini tentu akan bercerita panjang dan proses yang lama dan memakan waktu yang tidak singkat. Tentu akan berimplikasi pula kepada pelaksanaan dan tahapan pemilu itu,” kata Guspardi.
Sengketa Partai PRIMA menjadi sorotan ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai PRIMA dan memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024 mendatang.
Berdasarkan catatan, Partai PRIMA sebelumnya pernah melaporkan perkara serupa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Namun, Bawaslu lewat putusannya menyatakan, KPU RI tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam tahapan verifikasi administrasi Partai PRIMA.
Adapun akhirnya terkait putusan PN Jakpus itu KPU telah mengajukan banding. Kemudian pada sidang yang digelar pada Senin (20/3/2023) lalu, Bawaslu RI menyatakan, bahwa KPU terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu terkait Partai PRIMA.
Atas putusannya itu, maka Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan terhadap Partai PRIMA untuk menyampaikan kembali dokumen persyaratan yang sebelumnya tertuang dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam waktu 10 hari ke depan sejak diberikan akses ke platform tersebut.
Selanjutnya, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Partai PRIMA tersebut.
Setelah itu, KPU juga diminta menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu, sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai PRIMA. (*)