Sumenep – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti perkara kepemiluan antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR RI, menilai, perkara kepemiluan antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berujung pada putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkesan mengulur-ulur proses tahapan pemilu
Berbagai platform Media Medsos (Medsos) kembali dihebohkan dengan rekaman video seseorang membagikan amplob berlogo Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak kaum zillenial tidak hanya ikut pemilu, melainkan ikut mengawasi konten-konten pemilu di media sosial
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, pada Rabu (15/3/2023), Bawaslu, KPU, DKPP, dan Komisi II DPR membahas wacana penundaan pemilu akibat Putusan PN Jakpus Pusat, yang mengabulkan gugatan Partai PRIMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik dan pengayom masyarakat menjaga marwah agar tidak terpengaruh (netral) pada kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu dalam kontestasi politik
kegiatan Coklit Pantarlih tersebut, sesuai dengan regulasi kepemiluan, KPU dan Bawaslu RI ikut memantau proses Coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih tersebut.
Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendgri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui R-PKPU (Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum) tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2024
