Surabaya – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2025 pada akhir kuartal pertama (26 Maret 2025), menurut DJPK Kemenkeu, masih sangat rendah atau kecil, Jumat (28/03/2025).
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur hingga 26 Maret 2025 mencapai Rp2,57 triliun atau 9,03% dari target Rp28,45 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi Rp1,85 triliun atau 11,03% dari total target Rp16,76 triliun.
Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat Rp719,90 miliar atau 6,03% dari target Rp11,93 triliun. Pajak Daerah menjadi komponen terbesar dalam PAD dengan realisasi Rp1,54 triliun atau 11,96% dari target Rp12,87 triliun.
Retribusi Daerah terealisasi Rp249,43 miliar atau 9,09% dari target Rp2,75 triliun. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan belum menunjukkan realisasi, dengan angka nol dari target Rp475,82 miliar.
Belanja Daerah hingga 26 Maret 2025 mencapai Rp2,79 triliun atau 7,12% dari pagu Rp39,17 triliun. Belanja Pegawai menyerap Rp1,37 triliun atau 12,02% dari total alokasi Rp11,42 triliun.
Belanja Barang dan Jasa mencapai Rp875,64 miliar atau 8,78% dari target Rp9,97 triliun. Sementara itu, Belanja Modal baru terealisasi Rp335,98 miliar atau 3,90% dari pagu Rp8,61 triliun.
Belanja Lain-lain mencatat realisasi Rp212,50 miliar atau 3,01% dari pagu Rp7,05 triliun. Anggaran terbesar dalam belanja daerah masih terkonsentrasi pada sektor pegawai dan barang serta jasa.
Pembiayaan Daerah terealisasi Rp1,23 triliun atau 47,50% dari target Rp2,59 triliun. Penerimaan Pembiayaan mencapai Rp1,23 triliun atau 48,33% dari target Rp2,55 triliun.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah masih minim dengan realisasi Rp10 miliar atau 2,27% dari target Rp440,35 miliar. Penyertaan Modal mencapai Rp5 miliar atau 10% dari alokasi Rp50 miliar.
Pembayaran Pokok Utang baru menyentuh Rp5 miliar atau 1,39% dari target Rp360,35 miliar. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya belum terealisasi dari pagu Rp30 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi APBD Jawa Timur Kuartal I 2025 menunjukkan progres moderat dengan dominasi belanja pegawai dan pajak daerah sebagai penyumbang utama pendapatan. Optimalisasi realisasi belanja modal dan pembiayaan daerah menjadi tantangan ke depan.