Pemerintahan  

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2025 pada awal Triwulan II masih rendah. Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI per 1 April 2025, total pendapatan daerah mencapai Rp1.358,84 miliar atau 11,48% dari anggaran Rp11.837,70 miliar.

Realisasi APBD Kabupaten Pamekasan 2025 Kuartal Pertama Masih Rendah
Pemerintahan  

Realisasi APBD Kabupaten Pamekasan 2025 Kuartal Pertama Masih Rendah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran (TA) 2025 pada akhir Kuartal I (pertama, pada 29 Maret 2025), menganalis data DJPK Kemenkeu RI, masih tergolong rendah. Dari total APBD sebesar Rp2,24 triliun, realisasi hingga 29 Maret 2025 baru mencapai Rp164,96 miliar atau sekitar 7,35 persen.

Realisasi APBD Surabaya 2025 pada Kuartal Pertama Masih Rendah
Pemerintahan  

Realisasi APBD Surabaya 2025 pada Kuartal Pertama Masih Rendah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 pada akhir kuartal pertama (27 Maret 2025) , menurut data DJPK Kemenkeu, menunjukkan capaian yang masih rendah. Pendapatan daerah yang ditargetkan Rp12,13 triliun baru terealisasi sebesar Rp1,10 triliun atau sekitar 9,13 persen, Sabtu (29/03/2025).

Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran, Belanja Daerah Dibatasi
Pemerintahan  

Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran, Belanja Daerah Dibatasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam APBN dan APBD.

error: