Sumenep – Persoalan pendidikan di negeri ini memang tidak ada muaranya. Sebut saja daerah Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur pulau Madura, Jawa Timur yang sampai saat ini masih terbilang cukup kompleks dan rentan perihal pendidikannya.
Kompleksitas persoalan pendidikan di Kota Keris ini dibutuhkan berbagai trobosan baru dari berbagai pihak, utamanya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
Di tengah kompleksitas persoalan pendidikan di Sumenep, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi IV (empat) Kabupaten Sumenep, Samiudin ungkap sejumlah persoalan pendidikan di Sumenep yang hingga kini tak kunjung menemukan penyelesaian.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan adanya pemerataan guru, fungsi dan kontrol pengawasan terhadap guru, baik yang ada di daratan maupun di kepulauan.
“Bagaimana mungkin maju pendidikan di Sumenep kalau di salah satu sekolah ada gurunya tapi gak ada muridnya, ada gurunya tapi gak ada muridnya. Jadi guru itu numpuk di suatu tempat,” ungkapnya kepada Jurnalis madurapers.com, Kamis (13/1/22).
Persoalan menumpuknya tenaga pendidik di sekolah tertentu, dirinya mengaku sudah disampaikan sejak tahun kemaren, pada masa kepemimpinannya, Moh. Ikhsan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Kabupaten Sumenep.
“Tahu kemaren sudah saya sampaikan kepada Kadisdik sebelumnya, tapi gak ada realisasi,” ungkapnya dengan penuh kesal.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa tidak hanya persoalan menumpuknya tenaga pendidik di suatu sekolah, melainkan terdapat sekolah yang memiliki siswa.
“Sekolah tidak ada muridnya itu banyak, baik sekolah di daratan maupun di kepulauan,” paparnya.
Samiudin menegaskan bahwa pendidikan di Kepulauan Sumenep harus dilakukan trobosan baru. Pasalnya, banyak tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk kelas hanya satu bulan satu kali.
“Masak masu kelas cuman satu bulan masuk sekali. Kemudian selama tidak masuk diganti guru honorer yang disuruh ngajar dengan dikasih upah. Ini sudah disampaikan juga kemaren,” imbuhnya.
Bahkan yang lebih parahnya lagi, berdasarkan pantauannya di lapangan, terdapat 154 (seratus lima puluh empat) Sekolah Dasar (SD) tidak memiliki Kepala Sekolah (Kepsek).
“Setelah ditanya kenapa Kadisdik waktu itu, katanya kurang stok Kepsek. Ini kan aneh,” paparnya dengan penuh kebingungan.
Dirinya berharap dengan dilantiknya Agus sebagai Kadisdik baru mampu membenahi berbagai macam masalah yang dihadapi pendidikan di Kabupaten Sumenep.
“Kamren kan Pak Agus dikritik tuh sama mahasiswa PMII STKIP. Makanya harus dibuktikan bahwa tidak memiliki latar pendidikan itu mampu memberikan perubahan pendidikan di Sumenep,” tandasnya.