Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan banjir secara bertahap. Di tahun 2025, penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa anggaran tambahan untuk penanganan banjir sedang dalam tahap pembahasan dengan DPRD. “Kemarin (rancangan anggaran) sudah disampaikan, tapi masih ada koreksi-koreksi. Karena, nanti semua akan tahu. Jadi, belanja wajibnya Pemkot itu piro (berapa)? Nanti akan saya sampaikan itu,” ujarnya, Minggu (12/1/2025).
Setelah anggaran disetujui, Eri memastikan masyarakat akan diberi informasi terkait belanja wajib pemkot. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui proyek-proyek prioritas yang dijalankan pemerintah di tahun ini.
Eri mencontohkan belanja wajib mencakup Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), pembayaran BPJS, gaji pegawai, dan penanganan stunting. “Nah, yang wajib-wajib itu berapa? Sisanya baru digunakan untuk pekerjaan yang lainnya. Nah, yang lainnya nanti juga akan saya sampaikan,” jelasnya.
Masing-masing kepala dinas juga akan memaparkan rencana anggaran secara terbuka. Salah satunya adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), yang fokus pada penyelesaian banjir di 180 titik di Surabaya.
DSDABM akan menguraikan secara rinci lokasi penanganan banjir berdasarkan catchment area. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami proses penyelesaian banjir di setiap wilayah.
Eri menekankan pentingnya transparansi agar warga tahu alasan titik tertentu belum ditangani. “Misal (ada yang tanya) loh habis bangun box culvert kok masih banjir? Nah, box culvert di titik itu (satu catchment area) yang tidak banjir, sama seperti di Dukuh Kupang, Pakal Madya, itu sudah nggak banjir karena sudah dikerjakan. Kalau di tempat lainnya ya masih banjir, karena (memang) belum dikerjakan, dan ada beberapa ratus titik tadi,” katanya.
Menurut Eri, infrastruktur di Surabaya dibangun berdasarkan skala prioritas. Anggaran akan difokuskan pada wilayah yang paling membutuhkan untuk hasil maksimal.
Ia juga memberi perhatian khusus pada perkampungan yang rawan banjir. Jika sebuah kampung belum memiliki saluran U-Ditch, maka pemkot akan segera mengerjakan penanganannya.
“Nah, sing gak banjir yo nggak tak garap (yang tidak banjir ya tidak saya kerjakan, red ), jadi bertahap di tahun berikutnya,” ungkapnya.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu memastikan semua penanganan dilakukan secara bertahap. Dengan perencanaan yang matang, banjir di Surabaya diharapkan dapat diatasi.