Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus berupaya menjaga hak…
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep dipastikan akan dipercepat.
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, membahas APBN 2025. Raker berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (07/05/2025).
Sampang terus bergulat dengan kemiskinan yang mengakar. Menurut BPS Jawa Timur, angka kemiskinan di daerah ini masih mencapai 20,83 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan kebijakan pembangunan yang belum menyentuh akar permasalahan.
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tahun 2020-2025 menunjukkan angka yang terus berfluktuasi. Dengan total anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap tahunnya, efektivitas penggunaannya terhadap pembangunan daerah perlu dipertayakan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengalokasikan anggaran belanja daerah yang terus meningkat dalam periode 2020-2025. Berdasarkan data DJPK Kemenkeu RI, total belanja daerah Sampang setiap tahun mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Efisiensi anggaran pendidikan, menurut Satria Naufal Putra Ansar, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), yang dikutip dari detikedu, berpotensi menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemangkasan ini juga bertentangan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan mengubah dinamika pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangkalan kini tak bisa menghindar dan harus menghadapi realitas baru dalam mengelola anggaran yang lebih ketat.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
