Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung menjadi elemen kunci untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (14/01/2025).
“Aspirasi kita untuk masuk di dalam top 20 persen dunia, berarti high income country, itu dua persyaratan yang sangat penting adalah yang berhubungan dengan kita berdua ini. Yang dari kami, keuangan negaranya tetap sehat, tetap sustainable. Dan dari sisi masyarakat atau perekonomian dibutuhkan kepastian hukum, enforcement yang kredibel,” ujar Sri Mulyani dikutip dari sumber resmi Kemenkeu.
Menurutnya, keuangan negara yang sehat dan kepastian hukum yang kredibel adalah dua pilar penting untuk mencapai cita-cita menjadi negara maju. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung memegang peranan sentral dalam menciptakan kepastian hukum yang memberi keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat maupun dunia usaha. “Sisi hukum yang bisa menciptakan keamanan, kenyamanan, tapi juga kepastian,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, kerja sama yang erat antara Kemenkeu dan Kejaksaan Agung dapat menciptakan tata kelola yang baik, sehingga ekonomi Indonesia mampu tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini akan mendorong terciptanya siklus ekonomi yang positif atau virtuous cycle, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau negara ekonominya buruk, tidak ada confidence, tidak ada kepastian hukum, tidak ada investasi, penerimaan pajak rendah, APBN yang menjadi krisis, maka makin krisis ekonominya, makin lemah kehidupannya. Kemenkeu dan Kejaksaan Agung menjadi dua institusi yang menentukan Indonesia itu mau virtuous cycle atau vicious cycle,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran kedua institusi dalam mencegah korupsi. Sri Mulyani menyebutkan, tata kelola yang baik harus terus dibangun melalui kerja sama dalam pengawasan dan pencegahan.
“Kalau ada masalah dilakukan perbaikan. Kita laksanakan sistem itu kemudian diawasi bersama. Bagaimana kita bisa bekerja sama menciptakan pencegahan. Kita juga bisa menciptakan kepastian, tapi pada saat yang sama birokrasi juga bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sri Mulyani juga mendorong Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengelolaan anggaran guna memperkuat institusi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Ia menekankan bahwa perkembangan ekonomi yang pesat memerlukan tata kelola hukum yang semakin kompleks dan efektif.
“Saya selalu menekankan upgrade pengetahuan kepada jajaran saya. Karena ekonomi itu bergerak luar biasa cepat, berubah banyak sekali. Saya yakin bidang hukum juga sama. Maka, saya berharap teman-teman Kejaksaan juga meningkatkan kapasitas,” ucapnya.
Sri Mulyani mengingatkan, dengan desain tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang berwibawa, Indonesia akan semakin dekat dengan visinya sebagai negara maju. Sinergi ini diharapkan terus diperkuat agar mampu menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
“Maka kemampuan kita untuk mendesain suatu tata kelola yang baik, sistem kontrak yang baik, dan enforcement yang berwibawa dan efektif itu menjadi sangat penting,” pungkasnya.