Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep sebut data kemiskinan di pulau garam masih belum jelas.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Sumenep, Ahmad Masuni bahwa sampai sekarang terus diadakan pendataan terhadap masyarakat yang berkategori miskin di lingkungan Sumenep.
“Soal kemiskinan di Sumenep kami masih melakukan pendataan,” ungkap Mahsuni saat ditemui jurnalis madurapers.com, di rungan kerjanya, Jumat (14/1/22).
Pihaknya juga menyampaikan terkait pendataan kemiskinan di Bumi Sumekar bekerja sama dengan Badan Pusat Statis (BPS) Kabupaten Sumenep.
“Terkait kemiskinan di Sumenep harus ada sinkronisasi antara statistik dengan pemerintah daerah,” ungkap Mahsuni kepada media ini.
Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sumenep itu juga menegaskan soal pendataan kemiskinan juga melibatkan pihak statistik. Karena pusat merangking kemiskinan berdasarkan data statistik.
“Kalau angka saya belum bisa tahu. Karena saya baru sekarang, jadi belum bisa menyebutkan angka. Coba silahkan ke statistik,” ungkapnya.
“Maka dari itu kita ingin tahu titik nolnya di mana. Setelah itu baru mencari solusi untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan,” sambungnya.
Mahsuni menjelaskan solusi dilakukan bersama-sama, sebagai supaya fakir miskin di Kabupaten Sumenep bisa berkurang.
“Sudah diusahakan oleh dinas sosial sebelumnya. Bahkan diberikan bantuan kepada fakir miskin di Sumenep, seperti sembako dan beras,” sebutnya.
Tidak hanya itu saja, lanjut Mahsuni, bahwa sudah ada program Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menuntaskan angka kemiskinan di Sumenep.
Bahkan program prioritas pada jabatan yang baru ia jabat itu, akan memprioritaskan kemiskinan berkurang.
Ditanya soal kemiskinan di Jawa Timur (Jatim), Mahsuni menyebutkan Sumenep masih masuk dalam kategori Kabupaten termiskin dari sejumlah kabupaten yang ada di Jatim.
“Posisinya masih di nomor dua. Kalau yang pertama saya belum tahu,” ungkapnya penuh dengan bingung.
Selain itu, berdasarkan temuannya di lapangan, terdapat masyarakat miskin yang memang tidak bisa bekerja dan juga ada kemiskinan yang fisiknya masih kuat.
“Nanti perlu diarahkan untuk ke pelatihan. Tidak hanya sekadar dibantu, tapi dikasih keahlian bekerja,” tegas Mahsuni.
Proses pembekalan berupa pelatihan kerja tersebut, pihaknya mengaku akan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumenep.
“Karena kalau sudah punya keahlian kan bisa mencari kerjaan sendiri. Kalau dibantu, maka bantuannya bisa habis dimakan terus,” pungkasnya.