Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akan menghadapi tantangan serius dalam merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Komposisi anggaran yang tidak ideal berisiko menghambat pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.
Dalam APBD 2025, Belanja Modal hanya sebesar Rp436,31 miliar atau 16,40 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp2,66 triliun. Sebaliknya, Belanja Operasional dan Belanja Pegawai mendominasi dengan porsi masing-masing 68,05 persen dan 39,47 persen.
Ahmad Wahyudin, Pakar Ekonomi Kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Malang (UM), menilai komposisi ini kurang berpihak pada pembangunan. “Ketika Belanja Operasional terlalu besar, anggaran pembangunan akan semakin tergerus,” ujarnya, Jumat (28/03/2025).
Rendahnya Belanja Modal berisiko menghambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Padahal, sektor pendidikan dan kesehatan memerlukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Upaya penguatan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap UMKM dan koperasi juga terancam terhambat. Menurut Ahmad Wahyudin, program ekonomi inklusif tidak akan efektif tanpa keberpihakan anggaran. “Tanpa dukungan dana yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi tantangan besar dalam RKPD 2025. Investasi teknologi membutuhkan anggaran signifikan yang sulit terpenuhi dengan rendahnya porsi Belanja Modal.
Proyek infrastruktur strategis yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah juga menghadapi risiko keterlambatan. Jika tidak ada anggaran yang cukup, proyek ini bisa tertunda atau bahkan dibatalkan.
Efisiensi Belanja Operasional dan Belanja Pegawai perlu menjadi fokus utama Pemkab Bangkalan. Anggaran yang tidak memberikan dampak langsung pada pembangunan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat Belanja Modal.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sistem perpajakan/retribusi daerah harus dimaksimalkan untuk memperkuat kapasitas fiskal.
Wahyudin menegaskan bahwa reformasi anggaran adalah kunci utama keberhasilan RKPD Bangkalan TA 2025. “Tanpa kebijakan anggaran yang lebih progresif, pembangunan berkelanjutan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Pelaksanaan RKPD 2025 harus menjadi momentum bagi Pemkab Bangkalan untuk merumuskan strategi fiskal yang lebih efektif. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas.
Jika reformasi anggaran tidak dilakukan, RKPD 2025 berisiko hanya menjadi rencana tak riil untuk pembangunan. Keberanian Pemkab Bangkalan dalam menata ulang anggaran (baca: dalam APBD Perubahan, red.) akan menentukan arah pembangunan Bangkalan ke depan.