Pemerintahan  

Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep mentargetkan Pendapat Asli Daerah (PAD) Sektor Wisata pada libur lebaran 2023 mencapai Rp150 juta

Fiskal Pemerintah Daerah di Madura Tidak Mandiri
Ekonomi  

Fiskal Pemerintah Daerah di Madura Tidak Mandiri

Kemandirian fiskal (keuangan) daerah di Madura merupakan faktor pendorong terhadap keberhasilan implementasi otonomi daerah di Madura. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) indeks kemandirian fiskal (IKF) ini menjadi salah satu bentuk evaluasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di empat Pemerintah Daerah (Pemda) Madura

Mimpi Pendapatan Daerah Bangkalan Mandiri
Bangkalan  

Mimpi Pendapatan Daerah Bangkalan Mandiri

H. Musawwir memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Bangkalan ketergantungan pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Tanpa dana tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan kesulitan membiayai pelayanan publik dan pembangunan di Kabuupaten Bangkalan.

PAD Kabupaten Pamekasan TA 2021 Sangat Kecil
Pamekasan  

PAD Kabupaten Pamekasan TA 2021 Sangat Kecil

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp194,5 milyar. Proyeksi ini meningkat sebesar Rp10,1 milyar atau 5,51% dari PAD TA 2020 sebesar Rp184,4 milyar

Membaca Madura dalam Dua Tahun Terakhir
Opini  

Membaca Madura dalam Dua Tahun Terakhir

Pasca pemberlakuan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 (perubahannya UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014) dan peresmian Jembatan Suramadu melalui Keppres No. 79/2003 seharusnya Madura semakin maju. Dalam kerangka perspektif modernisasi, desentralisasi fiskal/politik dan lancarnya distribusi barang-jasa keluar-masuk Madura berpengaruh positif terhadap peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Madura. Namun, fakta terkini di Madura memperlihatkan kondisi sebaliknya.