Bangkalan – Tolak penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahap II di Kabupaten Bangkalan, sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi, (KMPD) melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Rabu (16/3/202).
Menurut informasi yang beredar di publik, KMPD berencana akan gelar aksi demontrasi di kantor Pemkab Bangkalan pada Rabu, 16 Maret 2022.
Namun, rencana aksi itu gagal karena banyak kepala desa yang menyambut kedatangan massa aksi. Seolah-olah Pemkab ingin membungkam aspirasi rakyat, sehingga aksi itu diganti dengan audensi dengan Pemkab di Aula Diponegoro Bangkalan.
“Ada hal yang membuat kami kecewa. Karena gerakan kami dikonfrontasi oleh para kepala desa. Sehingga membuat kami heran dan kecewa terhadap Pemerintahan Kabupaten Bangkalan,” jelas kordinator aksi M. Nawir.
Massa KMPD ditemui oleh Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan, Drs. H. Moh. Mohni, M.M. Mereka menyampaikan aspirasinya kepada Wabup Bangkalan terkait penolakannya pada penundaan Pilkades di Bangkalan.
Mereka meminta kepada Wabup agar supaya Pilkades tahap II tetap berlanjut di tahun 2022. “Tuntutan kami Pilkades tidak ditunda dan tetap digelar di tahun 2022,” papar dia
Alasannya, mereka menolak penundaan Pilkades itu karena mereka ingin pembangunan di Bangkalan berjalan dengan baik dan efisien.
Namun, kata Nawir alasan yang diberikan oleh Bupati Bangkalan terkait penundaan Pilkades itu tidak logis (tidak masuk akal, red.).
“Alasannya tidak logis dan lemah, sehingga kami bersepakat untuk menolak penundaan pesta demokrasi di tingkat desa,” kata dia.
Lebih lanjut, Nawir mengatakan bahwa selama audensi berlangsung, dia merasa tidak menemukan kesepemahaman. Hal ini karena alasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sangat mengambang. “Alasannya tidak memberikan kejelasan kepada kami, sehingga kami merasa kecewa,” paparnya.
Menanggapi masa audensi, Wabup Moh Mohni menyampaikan, menyampaikan bahwa penundaan Pilkades itu karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi, sehingga pesta demokrasi Pilkades ditunda.
“Pesta demokrasi (Pilkades, red ) tetap kita laksanakan, walaupun ditunda (tahun 2023, red.),” jelas dia
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Hosin Jamili menyampaikan akan membentuk tahapan Pilkades di bulan September (tahun 2022,;red.) yang akan datang.
“Sekarang kita menyusun Perbup (Peraturan Bupati Bangkalan, red ) untuk pelaksanaan Pilkades tahap 2,” jelas dia
Ditanya terkait hari jadi pesta demokrasi itu, Hosin mengaku masih menunggu keputusan Bupati. Namun, untuk bulannya diperkiraakan pada bulan April tahun 2023 mendatang.
“Nanti ada keputusan bupati (Bupati Kabupaten Bangkalan, red.) untuk mengatur hari H,” ungkapnya.
Sementara itu Sekertaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bangkalan, Jayus menyampaikan kedatangan sejumlah kepala desa itu guna memastikan agar situasi tetap kondusif.
“Kedatangan kami ke sini tidak lain bagaimana Bangkalan lebih aman dan kondusif. Karena pak Bupati berstatmen bahwa Pilkades digeser dengan alasan dan dasar kekurangan anggaran,” jelasnya.
Menurut dia, dengan statemen Bupati Bangkalan itu, semua publik/masyarakat Bangkalan agar memahami terkait kebijakan penggeseran ini. Karena menurut dia, berdasarkan aturan anggaran Pilkades tidak boleh diambil dari donasi. “Pilkades harus dibiayai oleh negara,” ungkap dia.