Bangkalan – Indonesia secara konstitusional merupakan negara demokrasi. Namun, dalam implementasinya kinerja demokrasi Indonesia selama pasca reformasi mengalami banyak tantangan dan masalah, Rabu (03/01/2024).
Economist Intelligence Unit (EIU) dalam rilis survey-nya tahun 2023 mengkategorikan (mengklasifikasikan) rezim politik negara Indonesia ke dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy). Nilai skor indeks demokrasinya (democracy index) selama tahun 2006–2022 sebesar 6.30–7.03 poin.
Nilai skor tertinggi dan terendah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dicapai di era Pemerintahan Jokowi. Nilai skor tertinggi IDI tahun 2015 dengan nilai skor sebesar 7.03 poin dan IDI terendah tahun 2020 dengan nilai skor hanya sebesar 6.30 poin.
Berbeda dengan survey indeks demokrasi EIU, Freedom House mengklasifikasikan rezim politik Indonesia 1999–2022 berada di rezim setengah demokrasi (partly free) dan demokrasi (free).
Rezim politik/pemerintahan setengah demokrasi (pseudo democracy) terjadi di era Pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan Jokowi. Nilai skor indeks kebebasannya (freedom) sebesar 3–4 poin.
Rezim politik demokrasi (democracy) dicapai di era Pemerintahan SBY tahun 2005-2012. Nilai skor indeks kebebasannya (kualitas demokrasi) mencapai 2.5 poin.
Data rezim ini terkorespondensi dengan data survey International IDEA. Selama periode 1999–2022 menurut hasil perhitungan Madurapers terhadap data International IDEA, kualitas demokrasi Indonesia mayoritas berada di level sedang/menengah (moderat)–tinggi.
Indikator yang digunakan lembaga tersebut untuk menilai kinerja demokrasi adalah: (1) hak-hak warga (rights), (2) pemerintahan representasi (representation), (3) partisipasi (participation), dan (4) supremasi hukum (rule of law).
Derajat demokrasi level kategori menengah di era Pemerintahan Gus Dur–Megawati terjadi pada tahun 1999–2003, era Pemerintahan SBY terjadi pada tahun 2006–2007, dan 2009, dan era Pemerintahan Jokowi terjadi pada tahun 2017 dan 2019–2022. Nilai skor rerata indikator demokrasinya sebesar 0.57–0.59 poin.
Derajat demokrasi level kategori tinggi terjadi di era Pemerintahan SBY dan Jokowi. Era Pemerintahan SBY terjadi pada tahun 2004–2005, 2008, 2010–2014, sedangkan era Pemerintahan Jokowi terjadi pada tahun 2015–2016 dan tahun 2018. Nilai skor rerata indikator demokrasinya sebesar 0.60–0.61 poin.
Jadi, menurut data tersebut trend kinerja demokrasi Indonesia periode 1999–2022 menurun. Era Pemerintahan Gus Dur-SBY kinerjanya meningkat menjadi demokrasi, sedangkan era Pemerintahan SBY-Jokowi menurun menjadi setengah demokrasi atau demokrasi yang cacat.