Jakarta – Anies Baswedan (Anies, red.) menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurun. Pernyataan ini ia sampaikan pada sesi tema “Penguatan Demokrasi” Debat Pertama Capres Tahun 2024, Kamis (14/12/2023).
Namun sayang sekali, banyak kalangan menilai pernyataan empirik Anies tersebut adalah subjektif. Klaim tidak benarpun juga ditujukan pada pernyataan Anies itu di pelbagai media online.
Dalam Debat Pertama Capres 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Kantor KPU RI pada Pukul 19.00 WIB, Selasa (12/12/2023), Capres Nomor Urut 1 (Satu) ini mengatakan,” Indeks demokrasi kita (Indonesia, red.) menurun. Bahkan, pasal kewenangan karet kepada pengkritik, misalnya UU ITE atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 itu kebebasan berbicara terganggu.”
Pernyataan Anies ini kemudian oleh pelbagai kalangan diuji kebenarannya dengan data IDI BPS (Badan Pusat Statistik) dan IEU (Economist Intelligence Unit). Hasilnya pernyataan Anies diklaim tidak benar.
Namun, ketika diuji kebenarannya dengan data Indeks Demokrasi EIU, FH (Freedom House), dan BPS di era Pemerintahan SBY dan era Pemerintahan Jokowi, yakni tahun 2008/2009-2022, pernyataan Anies tersebut secara empirik benar (terkorespondensi) menurut data EIU dan FH.
Menurut data EIU, IDI tahun 2012 (era Pemerintahan SBY) sebesar 6,76 poin dan di era Pemerintahan Jokowi tahun 2022 menurun menjadi 6,71 poin. Ada penurunan sebesar 0,05 poin. Data ini menunjukkan bahwa IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) masuk ke dalam kategori demokrasi cacat (flawed democracy).