Bangkalan – Betapa agungnya rezim politik demokrasi. Partisipasi (keterlibatan partisipatif) warga negara diberikan tempat dalam politik dan pemerintahan. Ini tentu berbeda dengan rezim politik otoriter dan totaliter, Sabtu (23/12/2023).
Oleh karena itu, ketika trend ketahanan partisipasi (participation) terus semakin melemah/menurun di Indonesia, maka perjuangan untuk meningkatkannya harus dilakukan. Hal itu karena penurunannya dapat melemahkan/menurunkan kondisi demokrasi di Indonesia.
Permasalahan itu tentu terletak pada ketersediaan perangkat keterlibatan warga negara dan tingkat penggunaannya oleh warga negara. Menurut International IDEA, indikatornya adalah: (1) pemilu subnasional, (2) demokrasi langsung, (3) partisipasi elektoral, dan (4) partisipasi masyarakat sipil.
Dalam survey Indeks Keadaan Demokrasi Global (Global State of Democracy) International IDEA 2023, kondisi ketahanan “partisipasi” atau “keterlibatan partisipatif” rakyat di Indonesia periode 1999–2022 trend-nya mengalami penurunan.
Pada tahun 1999 skornya sebesar 0.48 poin dan tahun 2022 menurun menjadi 0.46 poin. Dalam periode ini ada penurunan nilai skor sebesar 0.02 poin. Skor partisipasi era Pemerintahan Gus Dur–Megawati (1999–2004) sebesar 0.48–0.49 poin, Pemerintahan SBY (2004–2014) sebesar 0.49 poin, dan Pemerintahan Jokowi (2014–2022) sebesar 0.49–0.46 poin.
Berdasarkan data tersebut, status partisipasi Indonesia tahun 1999–2022 berada dalam kondisi kategori sedang (menengah). Trend-nya era Pemerintahan Gus Dur–Mengawati mayoritas menurun, Pemerintahan SBY meningkat, dan Pemerintahan Jokowi menurun.
Capaian tertinggi skor partisipasi Indonesia era Pemerintahan Gus Dur–Megawati terjadi pada tahun 2020, Pemerintahan SBY terjadi pada 2010–2012, dan Pemerintahan Jokowi tahun 2015–2016 dan 2018, dengan nilai skor masing-masing mencapai 0.50 poin.
Capaian terendah skor partisipasi Indonesia terjadi di era Pemerintahan Jokowi dengan nilai skor hanya sebesar 0.46 poin. Capaian ini terjadi pada tahun 2021–2022. Nilai skor tersebut tidak pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
Kondisi partisipasi ini tentu berdampak pada ketahanan demokrasi di Indonesia, dimana menurut data Freedom in the World (FIW) Freedom House, Indonesia pernah mencapainya sebagai negara full demokrasi (free) di era Pemerintahan SBY.
Capaian itu terjadi pada tahun 2005–2012 dengan nilai skor kebebasan (freedom) mencapai 2.5 poin. Skor indikatornya, hak-hak politik (political rights) sebesar 2 poin dan kebebasan sipil (civil liberties) sebesar 3 poin. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya (Pemerintahan Gus Dur–Megawati).
Namun sayang, di era Pemerintahan Jokowi tahun 2014–2022 statusnya kembali menurun menjadi setengah demokrasi (partly free), dengan nilai skor kebebasannya sebesar 3 poin. Nilai skor indikator kebebasannya, hak-hak politik sebesar 2 poin dan kebebasan sipil sebesar 4 poin.
Data survey FIW Freddom House ini linier dengan data survey indeks demokrasi (democracy index) Economist Intelligence Unit (EIU). Menurut hasil survey EIU, rezim politik Indonesia periode 2014–2022 masuk ke dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy), dengan nilai skor indeks demokrasinya sebesar 6.30–7.03 poin