Bangkalan – Cita-cita reformasi tampaknya harus lebih kuat lagi diperjuangkan di Indonesia. Hal ini karena representasi (representation)—baik pemerintahan level nasional maupun lokal—kian hari kondisi ketahanannya tampak mulai melemah, Jumat (22/12/2023).
Bukan karena faktor usia, tapi hal itu terjadi, mengadaptasi hasil survey International IDEA tahun 2023, karena faktor permasalahan indikator pemerintahan representasi di Indonesia. Indikatornya: (1) pemilu yang bersih, (2) hak pilih inklusif, (3) partai politik yang bebas, dan (4) pemerintahan yang dipilih
Menurut survey Indeks Keadaan Demokrasi Global (Global State of Democracy) International IDEA, kondisi ketahanan “pemerintahan representasi” atau “pemerintahan perwakilan” di Indonesia periode 1999–2022 secara umum trend-nya meningkat, dengan nilai skor 0.59–0.63 poin.
Tetapi apabila dibandingkan antarperiode pemerintahan pasca reformasi fenomenanya kecenderungannya menurun. Era periode Pemerintahan Gus Dur (Megawati)–SBY tahun 1999-2014 trend-nya meningkat dan periode Pemerintahan SBY–Jokowi tahun 2004-2022 trend-nya menurun.
Nilai skor tertinggi era periode Pemerintahan Gus Dur (Megawati)–SBY sebesar 0.60–0.69 poin, sedangkan periode Pemerintahan SBY–Jokowi sebesar 0.69–0.65 poin. Status representasi ketiga periode pemerintahan tersebut masuk kategori (klasifikasi) sedang (menengah) sampai dengan cukup tinggi.
Kondisi representasi era Pemerintahan Gus Dur–Megawati statusnya lebih rendah dibandingkan era Pemerintahan SBY dan mirip dengan era Pemerintahan Jokowi. Era Pemerintahan SBY statusnya lebih baik daripada era Pemerintahan Jokowi.
Skor representasi era Pemerintahan Gus Dur–Megawati (1999–2004) sebesar 0.59–0.69 poin, era Pemerintahan SBY (2004–2014) sebesar 0.69-0.65 poin, dan era Pemerintahan Jokowi (2014–2022) sebesar 0.65–0.63 poin. Skor teringgi era Pemerintahan Gus-Dur–Megawati dan SBY sebesar 0.69 poin dan era Pemerintahan Jokowi sebesar 0.65 poin.
Kondisi representasi ini memberikan kontribusi terhadap ketahanan demokrasi di Indonesia. Meski skor-nya, menurut Internasional IDEA 2023, masih berada di level menengah–cukup tinggi, tapi nilai skor poinnya di era Pemerintahan Gus Dur–Jokowi trend-nya cenderung menurun.
Status representasi ini mempengaruhi terhadap kondisi rezim politik/pemerintahan Indonesia. Menurut Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2023 dan Freedom House tahun 2023 status rezim politiknya periode pemerintahan tersebut tidak sepenuhnya demokrasi (pseudo-democracy) dan demokrasi (democracy).
Menurut survey Economist Intelligence Unit (EIU), status rezim politik era Pemerintahan SBY–Jokowi (2006–2022) masuk ke dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy). Skor indeks demokrasinya (democracy index) tertinggi sebesar 7.03 poin.
Status kebebasannya, menurut data Freedom in the World (FIW) Freedom House, berada di kategori setengah bebas (partly free) dan bebas (free). Nilai skor kebebasannya (FIW) era Pemerintahan Gus Dur–Megawati (1999-2004) sebesar 3.5–4.0 poin, Pemerintahan SBY (2004-2014) sebesar 2.5–3.5 poin, dan Pemerintahan Jokowi (2014-2022) konstan di angka 3.0 poin.
Data indeks demokrasi EIU dan FIW Freedom House tersebut, menunjukkan bahwa status rezim politik era Pemerintahan Gus Dur–Mengawati sama dengan era Pemerintahan Jokowi dan kedua pemerintahan ini kalah demokratis dengan era Pemerintahan SBY.