Sumenep – Aksi demontrasi yang digelar oleh sejumlah mahasiswa dengan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumenep (AMPS) pada hari ini, Senin (23/08/2021) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak ditemui oleh bupati setempat.
Akibatnya, sejumlah massa aksi merasa kecewa sehingga sempat terjadi cekcok panjang dengan Asisten 3 Pemkab Sumenep dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, yang berusaha menemui massa aksi sebagai pengganti bupati.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Nur Muhammad mengatakan pada dua punggawa Pemkab Sumenep ini, bahwa pihaknya cuma ingin ditemui oleh bupati. Perihal klarifikasi yang disampaikannya oleh Camat Batang-batang dan Bupati Sumenep melalui media, hal itu dinilai tidak dapat menyelesaikan persoalan.
“Bupati hanya memberikan klarifikasi di media, akan tetapi itu tidak meredakan keresahan masyarakat. Kami butuh pernyataan langsung dari bupati disini, jadi bupati harus menemui kami dan kami akan mendengarkan,” bantahannya pada Asisten 3 Pemkab Sumenep dan Kepala BKPSDM yang menemuinya saat aksi berlangsung.
Tidak percaya akan penyampaian pegawai Pemkab Sumenep yang mengatakan bahwa bupati sedang tidak ada di kantor, maka massa aksi tetap memaksa untuk masuk ke dalam guna memastikannya secara langsung.
“Kami akan cek bupati ke dalam, saya siap jadi jaminan jika sampai ada kerusakan yang disebabkan oleh massa aksi. Sebab kami butuh klarifikasi langsung dari bupati, bukan dari asisten,” tegas Nur Muhammad pada pegawai Pemkab.
Melanjutkan pernyataan yang disampaikan Nur Muhammad sebagai bentuk kekecewaan, Abdul Mahmud selaku massa aksi turut mengutarakan kekecewaannya.
“Tuntutan kami yang pertama meminta klarifikasi secara langsung perihal bukti video panjang yang katanya dipotong menjadi 30 detik. Kalau ternyata video panjang itu tidak ada maka benar bahwa bupati telah menggunakan tangan besinya untuk mengebiri hak demokrasi rakyat,” katanya dengan nada geram.
Pernyataan Camat Batang-batang yang mencatut nama Bupati Sumenep, menurut Mahmud adalah bukti nyata bahwa bupati telah melangsungkan kejahatan secara terstruktur melalui otoritas kepemerintahan.
“Jadi di kasus ini, seperti yang disampaikan oleh Camat Batang-batang dan bupati di media tentang klarifikasi bahwa video tersebut editan dan potongan itu tidak benar, karena kita tidak menemukan video panjang itu. Jadi ini jelas bahwa telah terjadi perampasan atau pencurian secara terstruktur di Kepemerintahan Kabupaten Sumenep,” tudingnya.
Selain meminta Bupati Sumenep untuk mengklarifikasi secara langsung pada massa aksi, mereka juga meminta Pemkab agar memberikan pengamanan di setiap titik khususnya di Kecamatan Batang-batang, guna meredakan kecemasan yang telah berdampak pada psikis masyarakat.
“Kedua, sanggupkah pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan pengamanan di setiap titik di Kecamatan Batang-batang. Sebab video ini telah berdampak, baik secara psikis terhadap masyarakat ataupun perampasan pada hak kekayaan rakyat,” tukasnya.
Menanggapi pernyataan mahasiswa yang telah dirundung kekecewaan ini, Asisten 3 Pemkab Sumenep, Agus Dwi Saputra mengaku tidak menemukan keberadaan video panjang yang katanya diedit menjadi 30 detik itu.
“Tidak ada videonya, kita tidak pegang. Namun kalau untuk keamanan dan ketertiban itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, juga dibantu oleh masyarakat. Maka tidak mungkin keamanan dan ketertiban dapat tercipta kalau masyarakat tidak ikut berperan serta,” jelas Agus.
Tanggapan lebih mendalam disampaikan oleh Kepala BKPSDM Sumenep, Abd. Madjid mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap camat terkait, pada Rabu (18/08/2021) kemarin, tepatnya pukul 13.00 siang dan hasilnya telah diproses. Berikut juga dengan Inspektorat setempat, yang juga melakukan pemeriksaan di hari yang sama, pada pukul 08.00 pagi.
“Jadi dari proses itu, pada tanggal 20, Hari Jumat kemarin, Camat Batang-batang sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai camat,” pungkasnya.