Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Nusantara, alias BEMNUS, nyatakan kritik kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) perihal kinerjanya yang dinilai mempermainkan rakyat.
Koordinator Pusat (Korpus) BEMNUS, Eko Pratama, menilai kinerja Kemenkes RI sejauh ini telah mempermainkan rakyat. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan adanya dugaan kebocoran data penduduk Indonesia melalui aplikasi e-HAC milik Kemenkes RI.
“Belum lagi persoalan yang baru-baru ini viral, penumpang gagal terbang diduga karena aplikasi e-HAC dan PeduliLindungi sedang bermasalah,” ungkapnya melalui rilis yang disebar di grup WhatsApp BEMNUS, Selasa (07/09/2021).
Selain itu, dirinya juga mengaku sangat kecewa terhadap Kemenkes RI, yang dianggap telah menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan pada sebuah terobosan yang belum teruji keamanannya.
“Kalau belum siap untuk menerapkan teknologi jangan dulu dipakai. Masyarakat jangan dijadikan percobaan atas terobosan yang belum aman untuk digunakan,” tegasnya.
Berpaling mata dari kasus bocornya data penduduk Indonesia melalui dua aplikasi milik Kemenkes RI, ternyata juga masih ada dugaan kasus lain di dalamnya, yaitu soal rangkap jabatan.
“Salah satu Dirjen di Kemenkes merangkap jabatan jadi Komisaris Utama Kimia Farma. Hari ini semua pasang mata sedang tertuju pada penanganan pandemi Covid-19, yang serius lah kalau kerja,” lanjut Eko.
Hingga saat ini kondisi masih dibuat kalang kabut dengan merebaknya mafia alat kesehatan, harga PCR dan antigen yang dianggap belum merata oleh BEMNUS, walaupun hal itu sudah ada instruksi dari Presiden yang mengindikasikan buruknya kinerja Menteri Kesehatan hari ini. Bahkan menurutnya di berbagai daerah, obat Covid-19 masih sulit untuk didapat.
“Permainan harga PCR (Polymerase Chain Reaction) masih terjadi, malah ada cara baru untuk mengelabuhi instruksi Presiden soal harga tes PCR, Lab dan Klinik, ini main di waktu dikeluarkannya hasil tes PCR dan memakai paket reguler dan platinum. Harusnya Menteri Kesehatan dari awal mengantisipasi hal-hal demikian,” urainya.
Kata Eko, persoalan yang terjadi di tubuh Kemenkes RI ini, disebabkan oleh tidak adanya basic kedokteran atau kesehatan dari diri Menkes saat ini. Sebab berdasarkan rekam jejak, Menkes memang tidak memiliki latar belakang kedokteran.
“Bagi saya hal ini wajar terjadi, sebab kita bisa melihat rekam jejak dari pak Menkes yang bukan dari kedokteran atau kesehatan. Maka dengan ini kami meminta kepada Presiden untuk mengganti Mentri Kesehatan dengan yang lebih berkompeten, serta diperkuat dengan basic keilmuan kesehatan yang paham akan kondisi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia,” desak Eko.
Dia juga menambahkan, pada akhir minggu ini pihaknya akan bergerak untuk mengawal isu kesehatan yang ada di daerah. Agar dapat terlihat jelas capaian kinerja Kemenkes RI.
“Kita akan konsolidasikan ini, dan akan terus mendesak Menkes dicopot,” pungkasnya.