Yogyakarta – Menanggapi situasi politik dan kurangnya etika bernegara belakangan ini, Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengeluarkan pesan moral kepada penyelenggara negara, pada Sabtu (3/2/2024).
Dalam pernyataannya, Dewan Guru Besar UMY menyuarakan keprihatinan terkait ekskalasi politik dan perilaku beberapa penyelenggara negara yang terkesan ingin mempertahankan kekuasaan, sementara rakyat merasa terpinggirkan.
Prof. Dr. Akif Khilmiyah, M.Ag., yang mewakili Dewan Guru Besar UMY, menyampaikan desakan kepada Presiden RI untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya demi memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil.
Dewan Guru Besar UMY berpendapat bahwa Presiden RI telah melanggar konstitusi dengan penyalahgunaan fasilitas negara yang dimilikinya, mengutip dari laman UMY, Sabtu (3/3/2024).
“Kami menuntut para penyelenggara negara serta aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Termasuk juga kepada lembaga peradilan yang harus mengedepankan independensi dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa serta pelanggaran selama proses Pemilu 2024 agar terlaksana secara jujur dan adil,” ujar Akif.
Selain itu, Dewan Guru Besar UMY juga menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersikap independen sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
Mereka juga mendesak partai politik untuk menghentikan praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, serta lebih fokus pada politik gagasan untuk mendidik masyarakat mengenai wawasan politik.
“Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, sehingga harus mulai bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia. Kami mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, beradab, jujur dan adil, demi menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi,” tambahnya.
Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, M.Si., melihat bahwa pernyataan sikap ini mencerminkan keprihatinan perguruan tinggi terhadap kondisi Indonesia saat ini, terutama terkait Pemilu 2024.
“Pengawalan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bermartabat juga menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi. Pernyataan sikap ini juga sebagai sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, karena perguruan tinggi wajib mengambil bagian untuk mencerdaskan masyarakat termasuk dalam konteks sosial dan politik,” tegasnya.
Imamudin menegaskan bahwa Dewan Guru Besar UMY tidak ingin menilai kinerja pemerintah sebagai baik atau buruk, tetapi hanya ingin memastikan bahwa pemerintah mengikuti arah yang telah diatur dalam konstitusi.