Sampang – Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tahun 2020-2025 menunjukkan angka yang terus berfluktuasi. Dengan total anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap tahunnya, efektivitas penggunaannya terhadap pembangunan daerah perlu dipertayakan.
Pada tahun 2020, menurut data DJPK Kemenkeu RI, total Belanja Daerah mencapai Rp1,95 triliun, dengan porsi Belanja Pegawai sebesar Rp712,63 miliar atau sekitar 36,54 persen. Sementara itu, Belanja Modal yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan fisik hanya sebesar Rp351,54 miliar atau sekitar 18,03 persen.
Tahun 2021, Belanja Daerah meningkat menjadi Rp2,11 triliun, dengan Belanja Pegawai mencapai Rp776,46 miliar atau 36,8 persen. Belanja Modal mengalami kenaikan menjadi Rp436,30 miliar, atau sekitar 20,7 persen dari total Belanja Daerah.
Pada tahun 2022, total Belanja Daerah sedikit menurun menjadi Rp2,07 triliun. Belanja Pegawai tetap mendominasi dengan Rp786,01 miliar atau 37,96 persen, sedangkan Belanja Modal turun menjadi Rp431,17 miliar atau sekitar 20,81 persen.
Tahun 2023 mencatat penurunan Belanja Daerah menjadi Rp1,96 triliun. Porsi Belanja Pegawai sebesar Rp739,04 miliar atau sekitar 37,7 persen, sementara Belanja Modal anjlok ke Rp301,02 miliar atau hanya 15,36 persen.
Pada tahun 2024, Belanja Daerah kembali meningkat menjadi Rp2,05 triliun, tetapi alokasi Belanja Modal justru turun drastis menjadi Rp175,84 miliar atau sekitar 8,58 persen. Di sisi lain, Belanja Pegawai melonjak ke Rp845,39 miliar atau 41,23 persen.
Tahun 2025, Belanja Daerah mencapai Rp2,12 triliun, dengan Belanja Pegawai sebesar Rp857,11 miliar atau 40,43 persen. Sementara itu, Belanja Modal hanya mencapai Rp202,67 miliar atau sekitar 9,56 persen, yang masih tergolong rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa porsi terbesar dari Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Rata-rata porsi Belanja Pegawai selama periode ini sekitar 38-41 persen, sementara Belanja Modal cenderung menurun dari tahun ke tahun.
Tingginya Belanja Pegawai mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur. Hal ini berisiko menghambat pembangunan fisik yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Penurunan alokasi Belanja Modal berdampak langsung terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur. Jika tren ini berlanjut, maka peningkatan kualitas layanan publik dan ekonomi daerah bisa terhambat.
Pemkab Sampang perlu menyeimbangkan anggaran dengan lebih memprioritaskan Belanja Modal. Investasi pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi fokus utama agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Evaluasi terhadap efektivitas Belanja Daerah harus dilakukan secara transparan. Pengawasan dari DPRD, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan agar alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
Jika belanja daerah tidak dikelola dengan baik, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat Sampang akan sulit tercapai. Oleh karena itu, reformasi kebijakan anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.